Sah! DPRD Kota Madiun Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

KBRN, Madiun: Tujuh fraksi DPRD Kota Madiun akhirnya menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2021. Hal itu disampaikan dalam agenda rapat paripurna pengambilan keputusan didahului penyampaian pendapat fraksi-fraksi di gedung DPRD setempat, Rabu siang (25/5/2022). Dari tujuh fraksi, hanya ada satu fraksi yakni Perindo yang menerima disertai catatan.

Catatan tersebut satu di antaranya berkaitan dengan penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Faksi Perindo meminta OPD terkait berpedoman pada Perda Kota Madiun nomor 23 tahun 2017 tentang BPHTB. Di mana dasar perhitungannya adalah dari Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP), bukan dari survey independen Bapenda agar tidak memberatkan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, saran dan catatan yang disampaikan fraksi dewan ke pemkot merupakan hal yang wajar untuk penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021. Ia berharap pemkot bisa menerima secara proporsional dan segera menindaklanjuti untuk kemajuan kota serta kesejahteraan masyarakat.

“Kita berikan catatan itu intinya adalah saran dan itu sifatnya membangun, tidak ada yang sifatnya menjatuhkan, menolak atau bahkan menyalahkan program yang berjalan dan yang sudah selesai. Tantu harapan kami program kedepan lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Walikota Madiun, Maidi tidak mempermasalahkan adanya fraksi yang menerima dengan catatan. Hal itu menurutnya untuk perbaikan menuju kesempurnaan di tahun yang akan datang. Apalagi semua pembangunan yang direncanakan nyaris terpenuhi sesuai target.

“Saya berterima kasih semuanya menyetujui dan ada yang memberikan saran, memang seharusnya begitu. Dengan semuanya menyetujui berarti hasil dari pembangunan kota ini bisa berhasil mewujudkan Perda APBD 2021. Insya allah pertanggungjawaban APBD 2022 akan lebih baik,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Madiun ini mengakui, menjalankan APBD tidak mudah. Di saat pemkot mempertanggungjawabkan APBD 2021, saat ini pula menjalankan APBD 2022. Berikutnya pemkot juga menyiapkan program dan kegiatan yang akan dijalankan di APBD 2023. Tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2021 tertinggi se Jawa Timur mencapai 4,73 persen atau tumbuh 7 persen dari tahun 2020 yang tercatat minus 3,39 persen. Keberhasilan lain adalah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta menurunkan angka stunting.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar