Bawaslu Kota Madiun Ajukan Anggaran Pilwalkot 2024 Rp9,4 Miliar

KBRN, Madiun: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun mengajukan anggaran Pemilihan suara serentak nasional untuk pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) 2024 ke Pemkot Madiun sebesar Rp9,4 Miliar. Jumlah yang diajukan ini naik 70 persen dibanding Pilwalkot 2018 lalu yang hanya Rp5,5 Miliar.

Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko mengatakan, kenaikan itu terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Diantaranya karena adanya penyesuaian honorarium badan ad hoc sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per orang.

Disamping itu juga pembiayaan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan (prokes). Seperti pembelian masker, handsanitizer hingga biaya swab tes antigen. Kokok menyebut, draf rencana anggaran biaya (RAB) Pilwalkot Madiun telah dilakukan revisi oleh Bawaslu Provinsi Jatim disesuaikan dengan standar biaya masukan (SBM) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Saat ini, tinggal menunggu persetujuan dari Pemda setempat.

"Bawaslu kabupaten/kota sepertinya akan dapat dana sharing dari Pemprov Jatim berkaitan dengan honornya ad hoc. Jadi nanti teman-teman di tingkat Panwascam, di tingkat kelurahan dan tingkat TPS, honornya melekat di anggaran provinsi," ujarnya ditemui di kantor Bawaslu, Kamis (27/1/2022).

Jika dihitung, honor badan ad hoc Bawaslu, kata Kokok sekitar Rp900 juta. Dengan demikian, anggaran yang nantinya ditanggung Pemkot Madiun tinggal Rp8,5 Miliar.

"Kami berharap Pemkot bisa meng-acc draf kami, karena mayoritas dana yang besar tadi sebagain besar kami gunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.

Kokok menjelaskan, dalam draf usulan tersebut, jumlah TPS diasumsikan 337 titik. Sementara sesuai PKPU Nomor 6/2020 mengatur pembatasan jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS. Sehingga diperlukan adanya penambahan jumlah TPS. Merujuk usulan KPU setempat, jumlah TPS meningkat menjadi 345 tempat dari sebelumnya 300 tempat. Otomatis jumlah Pengawas TPS juga bertambah sesuai TPS. Kokok berpandangan, dengan adanya penambahan TPS, dana sharing provinsi perlu penyesuaian kembali. Sebab dana tersebut dialokasikan hanya untuk honorarium badan ad hoc. Sementara usulan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Madiun tidak ada perubahan. 

"Untuk yang APBD usulannya tetap,’’ pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar