Menko PMK Tinjau Penanganan Stunting di Kab. Madiun

KBRN, Madiun : Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhadjir Efendi, Rabu (26/1/2022) melakukan kunjungan kerja di desa Simo kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.  Kunjungan  menteri  ke kampung halamannya ini bertujuan untuk melihat dari dekat dan mencari masukan dari bawah tentang berbagai hal. Menurut menteri Muhajir Efendi, kunjungan ke daerah sangat penting, terutama bagi menteri koordinator  yang  tugasnya antara lain melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.

“ Karena kalau di Jakarta sana dilihat itu baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tapi kalau sudah di lapangan khan ternyata banyak sekali yang harus dikoordinasikan, disinkronkan. Dan itulah pentingnya menko. Menko itu khan tugasnya KSP namanya. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian”, kata Menko Muhajir

Dalam kegiatan di desa Simo, menko Muhajir Efendi menerima pemaparan dari sejumlah kepala OPD tentang program penanganan stunting di kabupaten Madiun guna membentuk generasi Indonesia yang cerdas dan sehat jiwa raganya.   Kepala OPD yang memberikan paparan di hadapan Menko PMK antara lain Kepala Dinas PPKB PPPA , Suryanto, yang mengutarakan bahwa angka stunting di kabupaten Madiun tahun 2021 di kisaran 15,9 persen. Sedangkan untuk kecamatan Balerejo, kata Suryanto, berkisar  7,75 persen.

“Untuk kecamatan Balerejo sendiri  jumlah stunting 173.  Kalau diprosentase sekitar 7,75 persen”, kata Suryanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Sulistyo Widyantono dalam paparannya antara lain mengatakan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan bersama semua OPD.  Selama ini, pihaknya telah melakukan  persiapan mulai masa reproduksi antara lain dengan memberikan tablet  Fe  kepada siswi SLTA untuk menaikkan Hbb serta   memberikan  nutrisi dan vaksinasi kepada ibu hamil. Langkah ini dilakukan kata Kadinkes, agar  janin dalam kandungan hingga seribu hari kehidupannya terhindar dari stunting.

“Mulai konsepsi sampai seribu hari masa kehidupan pertama  ini harus kita siapkan supaya mereka terhindar dari stunting”, kata dr. Sulis.

Dikatakannya, masalah lingkungan juga sangat berperan dalam menangani stunting di daerah, seperti tersedianya air bersih  dan higienis. Di kabupaten Madiun ada beberapa daerah yang kualitas airnya tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan zat besinya tinggi. Menanggapi masalah ini, direktur PDAM  Tirta Dharma Purabaya, Sumaryono mengaku kualitas air di masing-masing kecamatan memang  tidak sama. Sehingga di kecamatan yang kualitas  airnya tidak layak konsumsi , diambilkan air dari daerah lain.

Di bagian  lain, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Joko Lelono memaparkan, APBDes juga ada yang dimanfaatkan untuk penanganan stunting.  Pada 2021, APBDes yang dipergunakan untuk penanganan stunting mencapai  12,6 milyar. Dan untuk 2022 ini dianggarkan sebesar  13,6 milyar rupiah. Anggaran  sebesar itu nantinya akan digunakan untuk pemanfaatan tanah pekarangan, posyandu, penambahan gizi balita, kebun gizi, RTLH, PAUD,  dll.  Senada dengan Kadis PMD,  Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sodik Heru Purnomo menjelaskan asupan makanan bagi ibu hamil dan balita berpengaruh besar terhadap angka stunting. Itulah sebabnya ia mengaku selama dua tahun ini menggiatkan Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP)  dan  menggalakkan kolam ikan masyarakat untuk memenuhi gizi keluarga.

“Kami pada dua tahun terakhir ini tidak kurang kemudian untuk menggalakkan kolam-kolam di masyarakat, apalagi masa pandemi”, katanya. 

Untuk mendukung pembuatan kolam ikan air tawar ini, kata Sodik, pihaknya telah membagikan sekitar 500 ribu terpal yang dipasang di kolam-kolam masyarakat, selain  juga menggerakkan penanaman pisang dan  padi yang menghasilkan beras merah.  (Haryo)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar