Deklarasi Janji Kinerja Lapas Wujud Komitmen Peningkatan Layanan

KBRN, Madiun : Lapas Kelas I Madiun melakukan penanda tanganan Deklarasi Janji Kinerja tahun 2022 di aula Sahardjo Lapas, Selasa (25/1/2022). Plt Kepala Lapas I Madiun, Ardian Nova Christiawan mengatakan, deklarasi tersebut dilaksanakan setiap tahun sebagai pengingat insan Kemenkumham yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan diantaranya menyediakan layanan kunjungan melalui video call. Ini sebagaimana kebijakan Kemenkumham untuk meminimalisasi penyebaran covid-19 di dalam Lapas. Disatu sisi juga membatasi layanan penitipan barang untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP).

"Penanda tanganan janji kinerja ini mengingatkan kepada jajaran kami bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemekumham Jatim, Jaya Saputra menuturkan, melalui deklarasi janji kinerja itu insan Kemenkumham memiliki komitmen tinggi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya satuan kerja di Korwil Madiun telah berhasil menciptakan aplikasi baru sebagai prioritas pelayanan di masa pandemi ini.

"Tujuannya membatasi pertemuan atau kontak kita dengan masyarakat. Kedua, dengan adanya aplikasi ini akan lebih aman bagi kita semua," tuturnya.

Sementara itu Agus Mutakin, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim mengapresiasi  adanya inovasi yang diciptakan satker Korwil Madiun melalui aplikasi. Menurutnya teknologi informasi saat ini tidak bisa dibendung. Bahkan jumlah pemegang Hp di Indonesia yang terkoneksi dengan internet 325 juta, lebih banyak ketimbang jumlah populasi penduduk. Karenanya, hal itu menjadi peluang bagi siapapun yang menyelenggarakan layanan publik untuk melakukan inovasi pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi.

"Jangan sampai aplikasi itu muncul begitu saja tapi tidak terpola dengan baik, hanya di launching tapi tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada kontennya. Kedepan harus terpelihara dengan baik, harus ada update teknologi dan kontennya diperbanyak," ungkapnya.

Agus menjelaskan, aplikasi yang diciptakan pihak lapas selain berbicara soal layanan administrasi pemasyarakatan, hendaknya juga dilengkapi fitur jual beli online, antara petugas lapas dengan WBP. Terobosan itu menurutnya harus dipertahankan, sebagai komitmen peningkatan pelayanan publik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar