Pembuat Konten Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dilaporkan

KBRN, Ponorogo : Diduga menyebarkan berita hoaks terhadap Bupati Sugiri Sancoko, puluhan massa relawan dari Sandal Jepit, semut ireng dan Masyarakat Ponorogo Perkasa melaporkan salah satu akun youtube ke Polres Ponorogo.

Massa menilai jika ulasan konten dari youtube Sinyal Indonesia tersebut dianggap tidak benar atau hoaks. Serta telah membuat kegaduhan bagi masyarakat Ponorogo.

Dalam unggahan video (konten) berdurasi 7 menit 54 detik tersebut berjudul ‘Dilaporkan ke Polda Jatim Terkait Dugaan Ijazah Palsu, Bupati Giri Terancam 6 Tahun Penjara’.

Kedatangan massa tersebut diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Ponorogo.Koordinator aksi Didik Hariyanto mengatakan meski laporan tersebut belum bisa diterima namun sesuai UU ITE unsur-unsur pencemaran nama baik atau membuat berita hoax terpenuhi.

Namun karena UU tersebut merupakan delik aduan maka yang berhak membuat laporan adalah korban, yakni Bupati Sugiri. Kendati demikian terkait konten itu sendiri, MPM mengaku sudah berkoordinasi dengan dewan pers.

“Tadi kita sudah bersikusi dengan Satreskrim. Hasilnya kasus tersebut sudah memenuhi unsur pelanggaan UUT IT hanya saja karena delik aduan yang melaporkan harus pak bupati langsung. Maka kita akan berkoordinasi dengan pak Bupati untuk melaporkan langsung atau memberikan surat kuasa pada seseorang,“terang Didik Haryanto, Kamis (20/1/2022)

Tak hanya melayangkan laporan, massa juga mendatangi Kantor Pajak KPP Pratama Ponorogo tempat youtuber itu bekerja.

Indra Priadi, Kepala KPP Pratama Ponorogo membenarkan bahwa terlapor adalah karyawan di lntansinya. Kepala lembaga plat merah di bidang perpajakan itu pun mengaku kaget atas hal tersebut. Pun Indra priyadi menilai konten youtube atau berita tersebut tidak Cover Both Side. Yang artinya tidak meliput dari kedua belah pihak.

“Kami juga melarang karyawan kami menyinggung masalah legislator, dan kepala daerah. Kami akan panggil secara kedinasan untuk diminta keterangan apakah betul yang membuat ( konten) itu dirinya, kalau betul akan lakukan pembinaan hingga pemberian sanksi,” tegas Indra Priadi.

Diakui Indra sejauh  ini memang tidak ada larangan  merangkap  pekerjaan sepanjang  tidak melanggar aturan.

“Aturan yang tidak boleh dilanggar adalah tidak boleh  menjadi pengurus partai, tidak boleh menjadi direktur perusahaan swasta terdaftar disini. Tidak boleh punya pekerjaan yang menyinggung masalah politik, misalnya menyinggung kepala daerah dan legislator itu tidak boleh,“ tegas Indra

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar