Antisipasi Mafia Tanah, Pemkot Madiun Gandeng KPK pada Proyek JRRT

KBRN, Madiun: Pemerintah Kota Madiun tidak ingin mengambil resiko terhadap seluruh tahapan pembangunan mega proyek Jalan Ring Road Timur (JRRT). Pasalnya, proyek Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80/2019 tersebut, menelan anggaran dari APBN sekitar Rp 600 Miliar.

Namun demikian, beberapa tahapan tetap menggunakan APBD kota. Seperti studi kelayakan, Andalalin, Amdal, DED, basic desain, maupun pembebasan lahan. Walikota Madiun, Maidi mengatakan, demi kelancaran proyek strategis nasional itu, pihaknya meminta pendampingan dari aparat penegak hukum (APH). Seperti Kejaksaan maupun Kepolisian. Pun, jika diperlukan juga akan melakukan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi. Termasuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan proyek tersebut untuk kepentingan pribadi. Disatu sisi, upaya itu dilakukan untuk mencegah adanya praktik mafia tanah yang berujung pada sulitnya pembebasan lahan.

“Ya ini juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya broker tanah dan adanya orang-orang yang akan memanfaatkan di dalam pembebasan tanah itu. Insya Allah tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena rawan sekali dalam satu pembebasan tanah menggunakan APBD, makanya pendampingannya harus ketat. Jangan sampai disalahgunakan. Dan jangan sampai mengambil kebijakan awal penyeleweangan. Ini saya wanti-wanti benar. Selama itu terbuka, insya allah aman,” kata Maidi usai menghadiri Musrenbang Kelurahan Patihan di lapak Sidodadi, Kamis (20/1/2022).

Seperti diketahui, tahun ini Pemkot Madiun menyiapkan anggaran Rp2,5 miliar untuk melakukan pembebasan lahan. Nantinya, rute yang dilewati banyak menggunakan lahan milik daerah sesuai hasil feseability study (FS) Institute Sepuluh November (ITS) Surabaya. Ada dua skema trase jalan yang ditawarkan. Skema pertama trase jalan banyak yang dilewatkan lahan milik pemerintah. Tujuannya meringankan biaya pembebasan lahan. Adapun skema pertama itu yang harus dibayarkan pemerintah berupa sawah seluas 90.730 meter persegi. 

Skema kedua, tanah pekarangan yang ada bangunannya direlokasi di aset Pemkot Madiun seluas 31.068 meter persegi. Sementara tanah aset yang terkena proyek jalan seluas 50.241 meter persegi. Lahan milik instansi lain termasuk jalan eksisting seluas 69.979 meter persegi. Dalam skema ini yang harus dibayar pemerintah berupa sawah seluas 90.730 meter persegi (87.337 di Kota Madiun, 3.393 di Kab. Madiun), pekarangan seluas 27.691 meter persegi (19.215 di Kota Madiun, 8.476 di Kab. Madiun). Serta bangunan seluas 40.909 meter persegi, rinciannya 34.8511 meter persegi di Kota Madiun, 6.058 meter persegi di Kabupaten Madiun. 

“Mulai awal sampai selesai saya minta ada pendampingan terus. Jika ada kekeliruan dalam hukum bisa segera diingatkan. Saya harus sesuai aturan. Ini banyak yang saya lewatkan tanah bengkok," tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar