Pemkab Madiun Gandeng Unair Majukan Desa

Kemiskinan menjadi permasalahan di setiap daerah yang  disebabkan oleh antara lain pengangguran, kondisi sosial, geografis dan sebagainya. Pemerintah kabupaten madiun menaruh perhatian terhadap pengentasan kemiskinan meskipun kemiskinan dan penyebabnya bersifat dinamis. Oleh karenanya, untuk mengentas masyarakat miskin itu perlu adanya kebijakan yang dinamis dengan merespon cepat permasalahan yang akan menambah kemiskinan.   Bupati Madiun, Ahmad Dawami dalam Airlangga Forum Podcast di Pendapa Muda Graha (14/1/2022) mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya, pihaknya memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat. Dan untuk mendukung program tersebut, kata bupati,  ia mengalokasikan 20 persen APBD untuk pembangunan di desa.

“Jadi total anggaran di kita itu dari APBD 20 persennya kita tarus di desa. Jadi seluruh permasalahan yang ada di desa itu bisa terselesaikan di tingkat desa, tidak perlu naik di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten”, katanya.

Dengan begitu, jika desa-desa itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, masyarakat akhirnya juga mendapatkan sentuhan. Bupati Madiun menyampaikan di wilayahnya pada tahun 2021  sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Dari 198 desa  yang ada,   semuanya dikategorikan sebagai  desa berkembang , desa maju, dan mandiri. Dengan status itu, seluruh permasalahan baik sosial, keamanan maupun ekonomi bisa ditangani oleh pemerintah desa sendiri. Sehingga, kata bupati Ahmad Dawami, pihaknya hanya menberi motivasi, arahan  dan Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dilaksanakan.

“Tinggal kita dari pemerintahan kabupaten bagimana kita memberi motivasi, memberi arahan atau bahkan SOP yang harus dijalankan di tiap desa di Kabupaten Madiun’, kata bupati Ahmad Dawami.

Untuk mencapai status sebagai negara maju, pembangunan secara simultan harus dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Saat ini, sekitar 56 persen penduduk Indonesia sudah tinggal di kota, selebihnya di daerah. Dan biasanya konsep pembangunan lebih banyak membahas daerah perkotaan (urban areas).  Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Profesor Badri Munir Sukoco mengapresiasi langkah bupati Madiun yang memperhatikan daerah pedesaan (rural areas) dengan mengalokasikan 20 persen APBD untuk pembangunan desa. Selain itu, Profesor Badri juga mengapresiasi kebijakan bupati Madiun yang berupaya menciptakan dinamika di daerah pedesaan untuk giat membangun.

“Pendekatan dari rural bagaimana mengangkat yang 44 persen ini agar bisa setara taraf hidupnya, sosial, ekonomi, budayanya dengan yang ada di kota. Kami perlu mengapresiasi. Dan tadi beberapa istilah yang selama ini kami sampaikan di kelas terkait dengan kapabilitas yang dinamis dan lain-lain. Pak bupati sudah punya itu. Ada treatment, treatmennya harus dinamis. Kalau kami memandangnya sebagai dinamic capability”, kata profesor Badri.

Menurutnya, bupati Madiun juga melakukan sensing,  reconfiguring dan seizing atau mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang diprioritaskan bagi pembangunan di pedesaan tanpa meninggalkan daerah perkotaan. Kegiatan dialog ini juga ditandai dengan penandatanganan  nota kesepakatan bersama tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan Universitas Airlangga.  (Haryo)   

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar