Tak Terbukti Bersalah, Terpidana Korupsi Dana PIK Kabupaten Madiun, Budi Tjahyono Bebas

KBRN, Madiun: Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun kembali kalah setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi dana pemberdayaan industri kecil (PIK) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2015, Budi Tjahyono.

PK mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Madiun itu dikabulkan pada 3 Desember 2021. Artinya, Budi Tjahyono bebas dan terbukti tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dalam amar putusan MA No. 258 PK/Pid.Sus/2021 juga membebaskan terpidana dari seluruh dakwaan. Serta memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya. Selain itu, barang bukti dikembalikan pada pihak dari mana barang itu disita. Pun, memerintahkan agar tepidana segera dikeluarkan dari tahanan. 

Sementara itu, Budi Tjahyono bebas dari Lapas Kelas I Madiun sekitar pukul 14.30 WIB, Selasa (7/12/2021). Keluarga Budi langsung menyambut dari luar Lapas. Tangis haru terlihat dari keluarga saat petugas membuka pintu gerbang Lapas dan melihat raut wajah sumringah Budi. Tidak hanya keluarganya, rekan sejawatnya Komari, yang telah lebih dulu bebas juga turut hadir. Setelah memeluk keluarga, Budi langsung sujud syukur didepan Lapas.

"Terhitung sekitar 13 bulan saya ditahan. Kami tetap mengupayakan untuk mencari keadilan. Syukur Alhamdulillah ini dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga pada hari ini saya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan," kata Budi.

Budi berharap setelah menghirup udara bebas ini,  hak-hak serta martabatnya dikembalikan sebagaimana amar putusan MA. Ini dilakukan guna memulihkan nama baiknya lantaran telah dinyatakan tidak bersalah.

"Harapan kami karena dinyatakan tidak bersalah, kami mengharapkan sesuai dengan putusan, maka hak-hak dan martabat kami untuk bisa diberikan kepada kami," tuturnya.

Diketahui, perkara bermula pada tahun 2000, dimana Pemkab Madiun menerima dana bantuan PIK yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330 Juta. Kemudian pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan dua orang tersangka korupsi dana PIK sebesar Rp105 juta yaitu Komari selaku Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun dan Budi Tjahyono selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Madiun (perkara terpisah).

Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan PIK sebesar Rp105 juta. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemudian memvonis keduanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Tak merasa melakukan korupsi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pun ditolak oleh terdakwa dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun usaha itu kandas karena pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. 

Meski kandas di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur,  terdakwa sukses di tingkat kasasi atau MA. Karena MA menyatakan bahwa Komari dan Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan putusan itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun kalah. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar