Walikota Tegaskan Haram Makan Keringat Tenaga Upahan

KBRN, Madiun: Wali Kota Madiun, Maidi menginstruksikan OPD untuk bekerja sesuai aturan yang ada. Bahkan dirinya menekankan pejabat siapapun haram memakan keringat tenaga harian lepas (THL). Instruksi tersebut ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi, pasca S.K, Kabag Transmisi dan Distribusi PDAM Tirta Taman Sari ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

S.K tersandung hukum atas dugaan penyelewengan honor THL selama lima tahun di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sejak 2017 hingga 2021.Maidi menyebut THL turut andil dalam menyukseskan program pemerintah. Total ada 300-an THL yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Madiun. Karena itu, Maidi meminta segera melapor jika mendapati praktik serupa.

“Opo ora ngesakne to (Apa nggak kasian)? Honor dipotong, kalau bisa malah ditambahi. Kasian kalau dipotong. Tidak ada di Kota Madiun seperti itu,’’ tegas Maidi ditemui di Ngrowo Bening Madiun, Selasa (7/12/2021).

Maidi mengungkapkan , honor THL telah disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Maidi ingin kesejahteraan THL terjamin. Termasuk memasukkan mereka dalam berbagai jaminan yang ditanggung pemkot. Baik itu jaminan kematian, kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.

“Mereka memang diperlukan seperti itu, tanpa mereka kita susah,’’ lanjutnya.

Khusus PDAM setempat, Maidi telah menginstruksikan direktur utama (dirut) yang baru dilantik beberapa waktu lalu untuk berbenah. Dia menilai program yang dijalankan telah on schedule. Maidi juga mewanti-wanti agar dalam bekerja tidak keluar dari aturan.

“PDAM semua on schedule. Kita bekerja komandannya aturan jangan lepas aturan. Mulai dari aturan dan ditinjau kembali tupoksinya,’’ ungkapnya.

Informasi yang dihimpun, S.K yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan merupakan Direktur Teknik PDAM Lawu Tirta Magetan. Ini setelah yang bersangkutan tidak menduduki kursi sebagai Kabag Tranmisi dan Distribusi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun (2015-2021), S.K mengikuti seleksi lelang jabatan di PDAM Lawu Tirta Magetan. Yang bersangkutan resmi dilantik dan menandatangani kontrak kerja Direksi PDAM Lawu Tirta Magetan 11 Februari tahun ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kota Madiun mengumpulkan bukti kuat yang mengarah adanya tindak pidana korupsi (tipikor). Tersangka diduga menyunat honor 14 THL selama lima tahun. Yakni periode 2017-2021. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp 263,6 juta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar