Kejaksaan Kota Madiun Maraton Periksa 15 Saksi

KBRN, Madiun: Kasus indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) di perusahaan umum daerah air minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun mulai terkuak. Tim penyelidik menemukan bukti permulaan yang menguatkan indikasi adanya penyimpangan honor tenaga harian lepas atau upahan di badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkot Madiun itu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun menerbitkan surat perintah penyidikan yang menandakan kasus naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Atas temuan tersebut penyidik memanggil 15 orang berstatus saksi yang diperiksa pada Senin (25/10/2021). Mereka diperiksa maraton dan dicecar puluhan pertanyaan. Durasi pemeriksaan setiap saksi sekitar dua jam.

“Hari ini (kemarin) kami dari (bidang) pidsus (pidana khusus) memanggil 15 orang saksi,” kata Kasi Intelejen Kejari Kota Madiun Akhmad Heru Prasetyo.

Heru mengungkapkan kasus tersebut naik status setelah penyelidik menemukan fakta yang menguatkan kasus tipikor. Yakni adanya indikasi penyimpangan honor tenaga upahan selama lima tahun. Sejak 2017 hingga tahun ini. Tim penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup, terkait dugaan penyimpangan anggaran pembayaran tenaga harian lepas mulai 2017-2021.

Kendati demikian pihaknya perlu waktu untuk menghitung total dana yang diselewengkan. Termasuk berapa jumlah tenaga upahan yang honornya ditilap oknum tidak bertanggung jawab. Pun Heru berjanji akan menuntaskan kasus tersebut. Termasuk mengungkap dalang dibalik praktik culas tersebut.

“Dijadwalkan hari ini ada 15 saksi yang kami periksa,’’ tambahnya.

Saat ini kejari setempat fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Ada sederet nama dalam list saksi yang bakal diperiksa. Pihaknya menargetkan pemeriksaan terhadap saksi tuntas pekan ini. Pun tidak menutup kemungkinan adanya saksi tambahan jika diperlukan.

“Terus akan dilakukan pemeriksaan saksi berikutnya, sudah ada jadwalnya,” ungkapnya.

Heru menambahkan dalam tahapan pemeriksaan saksi, penyidik berusaha mengumpulkan alat bukti. Dia menjelaskan alat bukti yang sah menurut sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Yakni keterangan saksi, ketrangan ahli, surat, petunjung dan keterangan terdakwa.

“Saat ini tim penyidik mengumpulkan alat bukti, jadi kami mohon waktu izinkan penyidik bekerja,” sambungnya.

Informasi yang dihimpun, sedikitnya enam saksi diperiksa. Jika alat bukti cukup, lanjut dia, harapannya kasus dapat dintingkatkan ke tahap penuntutan. Heru optimis praktik culas yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab dan menyalahi aturan bakal terungkap.

“Tim akan merampungkan kasus ini,” janjinya.

Seperti dibertakan sebelumnya, ada 20 orang dari internal PDAM Tirta Taman Sari yang dimintai keterangan penyelidik. Mereka belum berstatus sebagai saksi. Pun dalam tahapan awal itu belum diketahui secara pasti kasus tipikor mengarah kepada satu kasus.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00