Dugaan Korupsi di PDAM, Walikota Madiun Dukung Upaya Penegakan Hukum

KBRN, Madiun: Wali Kota Madiun, Maidi mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun atas kasus dugaan korupsi di PDAM Tirta Taman Sari. Ini sejalan dengan visi misi Maidi dan wakilnya, Inda Raya mewujudkan pemerintahan yang good and clean governance atau pemerintahan yang baik dan bersih.

Maidi mengakui, indikasi penyelewengan anggaran di salah satu BUMD milik pemkot itu masih tahap penyelidikan oleh kejaksaan. Karenanya ia mendukung penuh penyelidikan tersebut untuk mengusut oknum yang melakukan penyelewengan hingga merugikan negara maupun perusahaan.

“Di PDAM sedang ada penyelidikan ya nggak apa-apa biar berjalan, nanti akan kita cek kerugiannya di sisi apa dan jumlahnya berapa. Yang jelas pemkot mendukung upaya penegakan hukum karena komitmen kita mewujudkan pemerintahan yang good and clean governance,” ujarnya, Kamis (21/10/2021).

Menurut Maidi, dirinya belum mengetahui secara pasti dugaan kasus korupsi di lingkup PDAM. Apakah masuk perdata atau pidana. Jika ada oknum yang terlibat tindak pidana, maka akan ada sanksi yang menanti. Terberat, sampai diberhentikan dengan tidak hormat.

“Kalau ada oknum terlibat tindak pidana dan itu sampai di hukum (penjara.red) ya sanksinya pasti dikeluarkan. Makanya kita lihat dulu nanti hasilnya bagaimana,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kota Pendekar ini menjelaskan, berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah ditempuh. Bahkan dirinya juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh lurah untuk disampaikan ke masing-masing Rukun Tetangga (RT). Dalam SE tersebut dirinya meminta seluruh masyarakat tidak mengawali perbuatan yang melawan hukum.

“Jadi kalau ada kegiatan, masyarakat jangan ikut mengawali. Diminta bayar ini itu mau. Tolong ini dihindari. Jadi masyarakat jangan sampai terkena rayuan gombal (bujuk rayu.red)” sambungnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa pemkot tidak pernah menarik biaya apapun saat merekrut tenaga. Seperti pada Satgas Pahlawan Street Center (PSC), tenaga upahan hingga mutasi pejabat.

“Kota Madiun nggak ada yang seperti itu, sudah saya umumkan di masyarakat jangan ikut mengawali yang tidak baik,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini penyidik Kejari Kota Madiun bekerja ekstra mengumpulkan fakta-fakta pendukung sekaligus mengungkap dalang dan kerugian negara yang ditimbulkan. Bahkan hingga awal Oktober hingga saat ini sedikitnya sudah ada 20 karyawan internal PDAM Tirta Taman Sari yang dimintai keterangan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00