DPRD Kota Madiun Kebut Tiga Raperda Inisiatif Pro-Rakyat

KBRN, Madiun: Penyusunan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif usulan legislatif segera rampung. Ini setelah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan atas tiga raperda inisiatif tahap II, Senin (18/10/2021). Dijadwalkan tiga raperda inisiatif itu disahkan pertengahan November mendatang.

Ketiga rancangan produk hukum itu yakni raperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, raperta tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, serta raperda tentang cagar budaya. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS mengatakan, tahapan selanjutnya finalisasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami targetkan pertengahan November ini disahkan,” kata Andi Raya usai paripurna.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, tiga raperda inisiatif itu disusun sebagai tindak lanjut perubahan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2021 yang telah diseapakai antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/8/2021 tentang Propemperda Kota Madiun 2021.

“Ketiga raperda sangat relevan dengan kondisi saat ini,”ujarnya.

Raperda inisiatif DPRD tentang cagar budaya disusun sebagai bentuk penghormatan terhadap eksistensi warisan sejarah masa lalu yang adiluhung. Sekaligus sebagai perlindungan aspirasi dan ekspresi kebudayaan masyarakat bendawi maupun non-bendawi. Serta penjagaan atas peningkatan derajat kesejahteraan lahir batin masyarakat. Apalagi sesuai Undang-Undang Nomor 11/2010 tentang cagar budaya telah memberikan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pelestarian cagar budaya.

Raperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif disusun berdasarkan fakta empiris. Yakni terdapat peningkatan pelaku dan jenis usaha pada sektor ekonomi kreatif di Kota Madiun. Andi Raya menyebut, ekonomi kreatif memiliki kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai wahana penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha disusun berlandaskan pengesahan UU Nomor 11/2020 tentang cipta kerja yang memberikan dampak konsekuensi logis dan yuridis dalam segala bidang. Bertujuan memberikan kewenangan penyelenggaran perizinan berusaha, mengatur rangkaian proses mekanisme, jaminan akses lebih luas, kemudahan berusaha dan daya saing daerah, serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

“Setelah ditetapkan jadi produk hukum nanti dapat dijadikan landasan formil sesuai bidangnya masing-masing dan menjadikan Kota Madiun lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi disusunnya raperda inisiatif dari dewan. Hal itu menurutnya sebagai bentuk penyempurnaan atas produk hukum di wilayahnya.

“Semua untuk penyempurnaan. Detailnya nanti di Perwal saja,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00