Pertamina Klaim Tak Ada Kelangkaan BBM Jenis Solar di Madiun

KBRN, Madiun: PT Pertamina memastikan tidak ada kelangkaan BBM subsidi jenis solar di SPBU, khususnya di wilayah Madiun. Jika terjadi kekosongan solar di SPBU kemungkinan karena alokasi hari itu telah habis, sedangkan permintaannya terlalu over atau melebihi jatah kuota yang diterima.

Section Head Communications PT Patra Niaga Jatim, Bali dan Nusa Tenggara, Arya Yusa Dwicandra mengatakan, sebagai badan usaha atau lembaga penyalur BBM, pihaknya menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Apalagi untuk BBM salah satunya solar sudah diatur penyalurannya melalui Perpres No. 191 tahun 2014.

Dalam Perpres tersebut, solar masuk dalam kategori jenis BBM tertentu yang penyaluran dan kuotanya ditetapkan dan diawasi oleh pemerintah. Disatu sisi, dirinya juga melakukan evaluasi penyaluran BBM jenis solar sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah.

“Itu kan sebenarnya bukan kelangkaan tapi memang alokasi di hari itu sudah disalurkan tapi permintaannya over, demandnya lebih. Dia mengambil alokasi di hari berikutnya (kamis misalnya), artinya di hari itu kan kosong. Jadi persepsinya harus disamakan. Apakah kelangkaan karena sesuai alokasi, atau kelangkaan memang stoknya nggak ada. Tapi kalau kami cek sebenarnya stoknya aman sesuai kuota,” katanya kepada RRI, Jum’at (15/10/2021).

Menurutnya, setiap SPBU harus pandai mengatur penjualan BBM subsidi jenis solar. Pun juga harus menyesuaikan antara stok dan permintaan. Apalagi BBM jenis tertentu karena mendapat subsidi, maka penjualannya diatur oleh pemerintah. Sebab ia mengakui, kenyataannya banyak hal terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Termasuk juga bagi kendaraan umum yang membeli solar, terlebih dulu dicatat nomor polisi, dimintai nomor telepon serta jumlah pembelian. Hal itu menurut Arya semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab Pertamina selaku operator penyalur BBM bersubsidi dari pemerintah, agar peruntukannya tepat sasaran.

“Kenapa kita catat nomor polisi kendaraannya ya nanti sebagai laporan kami ke pemerintah. Artinya pemerintah juga pengen tahu selama ini penyaluran solar itu tepat sasaran nggak sih. Termasuk juga untuk mengetahui konsumen solar itu siapa saja sih. Jangan sampai kendaraan mewah yang semestinya tidak dapat subsidi justru membeli. Jadi ini kami membantu pemerintah dalam hal pengawasan tersebut,” ujarnya.

Berdasarkan Perpres No.191/2014, bagi masyarakat salah satunya petani yang memiliki area lahan persawahan seluas maksimal 2 hektare harus menyertakan surat rekomendasi dari kepala desa/lurah/dinas terkait jika ingin membeli solar. Kebijakan itu juga berlaku bagi Pembudi Daya Ikan Skala Kecil. (Foto: Dok)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00