Puluhan Minimarket Tak Berizin, Ini Kata Wali Kota Madiun

KBRN, Madiun: Pengusaha minimarket memiliki hak untuk membuka kegiatan usahanya di Kota Madiun. Namun demikian antara hak dan kewajiban harus dipenuhi. Penekanan itu disampaikan Wali Kota Madiun, Maidi menanggapi masih adanya temuan lebih 20 minimarket yang izinnya sudah habis maupun tak mengantongi izin alias bodong.

Maidi mengatakan, keberadaan minimarket di kota ini sedikit banyak memberikan andil terhadap sektor ekonomi. Artinya, kebutuhan yang tidak dijual di pasar tradisional, terkadang justru ada di minimarket. Karenanya ia memberikan warning bagi pengusaha minimarket untuk tertib administrasi. Sebab ia tidak ingin ada masalah dikemudian hari.

“Dia itu punya hak berjualan. Tapi tanggung jawabnya harus dipenuhi lah. Kalau memang izinnya sudah mati ya segera diurus. Jangan hanya mengambil haknya saja, tapi kewajibannya lupa. Saya hanya mengingatkan teman-teman pengusaha, karena saya ingin tertib administrasi. Saya dan tempat perizinan (DMPTPSP.red) tidak mempersulit, tapi antara hak dan tanggung jawab itu jangan dilepas,”katanya ditemui usai vaksinasi di Pasar Besar Madiun, Jum’at (15/10/2021).

Disatu sisi Maidi menyebut, pemkot telah memberikan fasilitas tambahan bagi pengusaha minimarket yang membuka kegiatan usahanya di Kota Pendekar. Diantaranya menambah lampu penerangan di depan toko hingga memperbaiki akses jalan. Hal itu semata-mata untuk mendukung sektor ekonomi.

“Kurang terang saya kasih lampu, jalannya kita perbaiki semua. Kurang apa? Makanya saya ingatkan harus tertib administrasi. Bagi yang memperpanjang izin tetap saya beri izin tapi ya kewajibannya harus dipenuhi dulu,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan, Ansar Rosidi akan terus melakukan pendataan terhadap izin minimarket. Jika izinnya sudah kadaluwarsa, maka diberikan peringatan untuk segara melakukan perpanjangan. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan, maka pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP selaku penegak Perda untuk melakukan penindakan. Ia mengklaim tahun ini baru bisa melaksanakan penindakan, karena sebelumnya masih dilakukan evaluasi termasuk juga terhalang pandemi.

“Izin yang belum diperpanjang maupun yang tak berizin itu yang menimbulkan potensi masalah. Makanya kita optimalkan untuk melakukan pendataan melalui operasi-operasi,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00