PKL Jualan di Depan Minimarket Kota Madiun Tak Dibebani Biaya Sewa

KBRN, Madiun: Wali Kota Madiun, Maidi mengingatkan pengusaha minimarket memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui dana CSR. Sebab pemberian CSR perusahaan kepada masyarakat diatur dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Bukan berwujud uang, melainkan bisa merangkul UMKM maupun PKL untuk membuka kegiatan usahanya di teras maupun tempat kosong di area minimarket tersebut.

Maidi memastikan, produk makanan yang dijual UMKM/PKL kota tidak sama seperti yang dijual di dalam minimarket. Sehingga ia meminta pengusaha minimarket di Kota Madiun tidak menarik biaya sewa kepada UMKM/PKL, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Hal itu menurutnya suatu keharusan. Jika kedapatan ada UMKM/PKL yang ditarik sewa, maka akan diberikan peringatan keras.

“UMKM /PKL Kota Madiun yang jualan didepannya (minimarket.red) bebas. Tidak boleh ada sewa. Kan yang dijual itu tidak sama seperti yang dijual di dalam minimarket, ya silahkan saja, gratis. Kalau dia tidak gratis, tidak mau membantu seperti itu, CSRnya tidak untuk itu ya mohon maaf. Wong (Minimarket.red) dia kan sudah punya magnet besar, ya seharusnya membantu yang lemah,” ujarnya, Jum’at (15/10/2021).

Maidi menegaskan, Pemkot Madiun tidak memberikan patokan maupun batasan atau limit bagi pengusaha untuk memberikan CSR perusahaan setiap tahunnya. Bisa berwujud gerobak untuk UMKM/PKL, memberikan masker maupun sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti yang sudah ada saat ini, pengusaha minimarket menyumbangkan pohon Pule di beberapa titik Kota Madiun.

“Dia harus peduli terhadap lingkungan sekitaranya, tidak lebih dari jatah sesuai aturan UU. Kalau aturannya tiga persen dari keuntungan bersih perusahaan ya silahkan disampaikan, dilaporkan. Jadi saya bangga kalau pengusaha itu tahu pada orang-orang kecil di sekitarnya. Karena ini tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Ansar Rosidi menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan wali kota dengan mengecek ke lokasi minimarket. Ini dilakukan untuk melakukan klarifikasi terhadap kemungkinan adanya pengusaha yang menarik sewa terhadap PKL yang berjualan di depan minimarket.

“Kalau memang itu tidak dibolehkan ditarik sewa oleh wali kota karena itu merupakan bagian dari CSR, dan CSR itu kewajiban pengusaha terhadap pedagang kecil atas tanggung jawab sosialnya maka kita lakukan klarifikasi dan tindakan yang nyata,” ucapnya.

Sayangnya, Ansar tidak bisa membeberkan angka pasti jumlah minimarket yang saat ini dibangun di Kota Madiun. Diperkirakan lebih dari 40 minimarket.

“Jumlah persis minimarketnya berapa saya nggak hafal, karena banyak penambahan-penambahan,” pungkasnya. (Foto: Dok)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00