Soal BSU, BPJS Ketenagakerjaan Siap Support Program Pemerintah

KBRN, Madiun : Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja tahun ini masih menantikan regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sama seperti BSU sebelumnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pekerja selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Honggy Dwinanda Hariawan mengungkapkan, terkait BSU saat ini dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah pusat. Pihaknya masih menantikan regulasi resmi sebagai acuan pendataan hingga validasi data awal.

Honggy menambahkan dalam regulasi itu nantinya mengatur seluruh teknis BSU yang akan diberikan kepada pekerja. Termasuk besaran bantuan yang akan diberikan serta syarat penerima. Kendati menunggu, Honggy mengklaim pihaknya siap mendukung kebijakan BSU untuk meringankan karyawan terdampak sebagai mitra penyedia data.

‘’Kami sifatnya menunggu, sampai saat ini dalam tahap (BSU, Red) penyusunan regulasi oleh pemerintah. Kami persiapkan data yang diperlukan untuk mendukung BSU itu,’’ ungkapnya, Senin (26/7/2021).

Setelah regulasi dari pusat turun, pihaknya segera melakukan langkah berikutnya. Dimulai dari pendataan ulang dengan acuan data yang telah ada. Pada tahapan verifikasi, petugas memastikan nomor rekening peserta masih aktif atas tidak. Kemudian data buku rekening juga harus sesuai dengan nama peserta aktif kepersertaan. Dengan begitu, pencairannya tidak bisa menggunakan rekening atas nama orang lain.

"Jadi kami pastikan kembali rekening yang tercatat di kami,’’ tuturnya.

Setelah validasi data awal tuntas, selanjutnya validasi akhir merupakan kewenangan Kemenaker. Pemerintah pusat nantinya yang akan menentukan penerima BSU. Diperkirakan skema pencairan bantuan serupa dengan sebelumnya, yakni langsung disalurkan ke nomor rekening penerima yang sudah tervalidasi. 

"Jadi perusahaan harus rutin melaporkan mutasi keluar masuk karyawan, melalui aplikasi SIPP. Terkait validasi prosesnya bagaimana kami tunggu regulasi dulu,’’ jelasnya.

Disisi lain, Honggy mengimbau seluruh perusahaan yang tergabung dalam kepesertaan aktif tertib dalam pelaporan. Total perusahaan yang menjadi peserta aktif di wilayah kerjanya sebanyak 3.366 perusahaan. Sementara total pekerja sebagai peserta aktif mencapai 48.919 peserta.

 "Yang pasti terkait BSU kami masih tunggu seperti apa regulasinya dari pusat. Dan kami mendukung penuh kebijakan tersebut agar ekonomi bisa pulih kembali,’’ tegasnya.

Terpisah, Manager Mall Lawu Plaza Madiun, Andreas Nugroho mengakui, sejak PPKM Darurat 3 Juli lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup sementara operasional Mall. Dampaknya, nyaris seluruh tenant menutup usahanya sehingga banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan. Karenanya ia berharap pemerintah memberikan bantuan maupun stimulus terhadap karyawan maupun pelaku usaha.

"Harapan kita dari mall bisa mendapatkan bantuan atau stimulus. Baik untuk tenaga kerja atau karyawan, stimulus pajak maupun keringanan retribusi misalnya PBB kita bisa dikurangi berapa persen begitu. Karena kita selama satu bulan ini tidak ada pendapatan sama sekali," katanya.

Sementara itu, Walikota Madiun, Maidi menyatakan, pemkot saat ini tengah menggodok skema keringanan retribusi bagi pengusaha. Pun dirinya juga telah memanggil pengusaha untuk mengevaluasi jalannya usaha. Dari pertemuan itu diketahui okupansi berbagai sektor drop. Karena itu menurut dia saat ini pemkot tengah mempersiapkan langkah apa yang diambil. 

"Kalaupun dapat keringanan nanti seperti apa skemanya, kalau tidak seperti apa, ini masih dibahas,’’ terangnya.

Maidi tidak menampik jika nyaris seluruh sektor usaha terpukul dengan adanya pandemi berkepanjangan ini. Apalagi biaya operasional tetap harus dikeluarkan, sementara minim pemasukan. Kebijakan yang akan diambil nantinya menyesuaikan kondisi di lapangan. 

‘’Pengusaha kita panggil, okupansi drop, buat bayar apa? Kalau diperpanjang terus dengan kondisi di lapangan seperti ini, kita diskusikan melihat situasi dan kondisi,’’ pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00