Ratusan Pekerja di Kota Madiun Dirumahkan Dampak PPKM Darurat

KBRN, Madiun: Ratusan pekerja di Kota Madiun terpaksa dirumahkan dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 4. Data di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker-KUKM) Kota Madiun, data per 23 Juli lalu, ada 628 pekerja yang dirumahkan. Tidak hanya itu, 36 pekerja justru di putus hubungan kerja (PHK).

Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakerkukm Kota Madiun, Heni Ratna Candrawati mengatakan, dari 628 pekerja yang dirumahkan, 82 diantaranya tercatat warga Kota Madiun.

“Dari 628 yang dirumahkan 75 persennya ada di sektor esensial. Sedangkan 36 yang di PHK itu juga sama. Kebanyakan itu dari perhotelan dan finance. Ya berat memang kondisi seperti ini baik untuk pekerja dan pengusaha,”.  Ujarnya, Senin (26/7/2021).

Sementara itu Manager Mall Lawu Plaza Madiun, Andreas Nugroho mengakui, dampak PPKM Darurat hingga PPKM level 4 ini, operasional mall tutup total. Bahkan untuk mendukung program pemerintah memutus penyebaran covid-19, pihaknya juga menerapkan 25-50 persen karyawan work from home (WFH). Pun konsekuensinya, perusahaan harus tetap menggaji karyawan.

“Sebagai pengelola mall sebetulnya saat ini kita sangat berat. Kita sampaikan bahwa kita mengikuti anjuran pemerintah kalau hari ini mall belum boleh beroperasional. Dari jumlah karyawan di kita kan ada 300-an ya, tentu dengan kebijakan penutupan ya kita merasa terbebani. Apalagi kondisi perekonomian saat ini sedang susah. Harapannya ya jangan diperpanjang lagi, cukup sampai 2 Agustus. Apalagi kami sudah menerapkan protokol kesehatan sedemikian rupa, tinggal sekarang bagaimana caranya mendisiplinkan mayarakat agar tetap patuh 5M,” terangnya.

Seperti diketahui, bagi perusahaan yang saat ini sedang merumahkan karyawan, tetap harus memberikan gaji kepada pekerjanya. Hanya saja besarannya berapa menyesuaikan, dan harus ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Bagi pekerja yang di PHK, pengusaha memiliki kewajiban memberikan hak bagi karyawan. Diantaranya memberikan pesangon kepada pekerja yang berstatus karyawan tetap. Sedangkan bagi pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang di PHK sebelum masa habis kontrak, maka pengusaha harus memberikan ganti rugi sesuai dengan masa kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00