PPKM Mikro Kota Madiun Diperpanjang Hingga 28 Juni

KBRN, Madiun: Kasus aktif covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan tidak terkecuali Kota Madiun. Berbagai kebijakan ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menekan penyebaran Covid-19. Pun Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro kembali diperpanjang sejak 15 hingga 28 Juni mendatang.

Keputusan perpanjangan PPKM skala mikro diatur dalam Instruksi Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2021. Apalagi penambahan kasus aktif di wilayah setempat menduduki urutan ketiga teratas se Jawa Timur. Data per Jum'at (18/6/2021), kasus aktif di Kota Pendekar bertambah 129 orang.

Walikota Madiun, Maidi mengatakan, pemberlakuan PPKM Mikro merupakan salah satu kunci menekan penyebaran covid-19. Termasuk memadamkan lampu di fasilitas umum. Disamping itu vaksinasi massal pun gencar dilakukan. Baik terhadap masyarakat umum maupun lansia. Namun hal itu tentu harus diimbangi dengan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) lebih ketat.

“Ya mohon maaf saya tidak ingin blong baru kita rem. Kita rem dulu ini demi keselamatan masyarakat. pelan-pelan ekonomi kita buka, covid-19 kita rem. Saya melihat kondisi ini memang berat tapi harus kita lakukan karena merupakan kewajiban untuk menyelamatkan masyarakat,” ujarnya, Jum’at (18/6/2021).

Vaksinasi Massal pun juga dilakukan oleh Polres Madiun Kota bertajuk Respons Vaksinasi Polri. Tujuannya membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menyatakan, vaksin bukan satu-satunya cara menekan penyebaran covid-19 sehingga masyarakat diingatkan untuk tidak lengah prokes.

"Harapan kami dengan dilakukan vaksin ini masyarakat lebih sadar bahwa vaksin ini penting. Walaupun setelah divaksin tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat tidak akan kena covid-19. Yang terpenting adalah prokesnya itu jangan sampai ditinggalkan,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh Pemkot. Termasuk mempercepatn proses vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Disatu sisi ia juga mendukung upaya memadamkan lampu di fasilitas umum (fasum) salah satunya di Pahlawan Street Center (PSC) sampai pukul 22.00 WIB. Dengan begitu indikasi kerumunan dapat diminimalisasi sehingga upaya mengerem covid-19 bisa terwujud.

"Kita sudah berupaya maksimal. DPRD juga menyuport termasuk pembahasan PPKM. Karena Madiun ini menjadi sorotan nasional. Upaya pemkot mematikan lampu fasum ini juga kami dukung wong sifatnya kan hanya sementara sambil kita evaluasi nanti,” terangnya.

Adapun selain mempercepat vaksinasi dan memadamkan lampu di fasum, kebijakan yang diambil Pemkot untuk menekan penyebaran covid-19 diantaranya kapasitas tempat kerja dibatasi 50 persen work from home (WFH) dan Work from office (WFO). Pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 50 persen dengan prokes ketat. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka diperbolehkan setelah mendapat izin dari Ketua Satgas Covid-19 Kota Madiun.

Berikutnya untuk kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen denhan prokes ketat. Kegiatan rumah makan/warung makan/PKL/usaha makan sejenisnya dimulai pukul 04.00 sampai 21.00 WIB. Tempatnya pun dibatasi 50 persen dari total kapasitas dan dianjurkan pesan-antat atau dibawa pulang. Aktifitas masyarakat di fasum (GOR, RTH, Lapangan) dibatasi pukul 05.00 sampai 21.00 WIB dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dengan prokes ketat.

Jam operasional pusat perbelanjaan/mall sampai pukul 21.00 WIB dengan prokes ketat. Kegiatan sosial budaya hajatan, resepsi pernikahan, selamatan, kenduri, Bancakan dan sejenisnya dilakukan dengan jumlah maksimal 50 orang per shift atau maksimal empat shift. Hidangan tidak boleh prasmanan atau hanya boleh dibawa pulang. Serta dilakukan penyekatan pada akses masuk wilayah Kota Madiun dan penegakan prokes.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00