Propemperda Kota Madiun 2021 Alami Perubahan

KBRN, Madiun: Program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Kota Madiun 2021 mengalami perubahan. Dari sebelumnya sebanyak 33 rancangan peraturan daerah (raperda) berdasarkan penetapan pada 22 September 2020 menjadi hanya 19 raperda. Perubahan propemperda ini menindaklanjuti terbitnya UU 11/2020 tentang cipta kerja.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, belasan raperda itu merupakan usulan eksekutif-legislatif. Antara lain pemkot mengajukan 13 raperda untuk dibahas, sedangkan dewan mengusulkan enam raperda inisiatif. Meliputi raperda tentang perubahan atas perda 6/2009 tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, Raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Kemudian Raperda pelestarian dan pemajuan budaya daerah. Rapeda pelestarian cagar budaya, Raperda penyelenggaraan perizinan berbasis risiko serta Raperda perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Andi Raya menyatakan, tiga raperda inisiatif telah dibahas pada tahap pertama lalu yakni Januari–Maret. Sedangkan sisanya, akan dibahas Juli hingga Desember.

“Teknisnya akan kita bahas satu per satu sesuai jadwal, tahap satu sudah selesai. Kemudian kita memasuki tahapan kedua, kita mulai hari Senin pekan depan pembahasan dengan tenaga ahli DPRD di Solo. Selanjutnya tahap III nanti antara Juli-September dan tahap IV terakhir nanti Oktober sampai Desember. Setiap tahap kita targetkan finish,” ujarnya, Kamis (17/6/2021).

Sementara itu Walikota Madiun, Maidi membenarkan, perubahan Propemperda terjadi karena menyesuaikan UU Cipta Kerja. Ia berharap sebelum akhir Desember bisa tuntas karena merupakan pedoman bersama.

“Kita kan menyesuaikan itu (UU Cipta Kerja). Di mana yang kena itu kita ikuti. Kalau tidak ya kita tidak punya kekuatan hukum lagi,” terangnya.

Seperti diketahui, untuk Juli–September pembahasan akan dilakukan terhadap raperda pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, serta perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Ssatu raperda usulan eksekutif juga akan dibahas pada Juli–September. Hanya saja waktunya akan disesuaikan dengan agenda lembaga.

Sementara di bulan Oktober–Desember akan fokus membahas tujuh raperda yang diajukan pemkot. Di antaranya perubahan atas perda 6/2011 tentang RTRW Kota Madiun 2010–2030 dan perda 16/2011 tentang izin industri. Dua perda itu dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman sehingga dianggap menghambat investasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00