Pemkot Madiun Ajukan Tiga Raperda ke Dewan

KBRN, Madiun: Walikota Madiun, Maidi mengajukan tiga rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2021 ke dewan. Nota penjelasan Raperda tersebut disampaikan dalam acara Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Kamis siang (17/6/2021).

Adapun ketiga Raperda itu masing-masing Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024. Kemudian Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Walikota, Maidi mengatakan, latar belakang disusunnya tiga Raperda itu adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahap II tahun 2021 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD.

“Raperda itu disempurnakan yang kira-kira sudah ketinggal dengan regulasi aturan yang ada ya kita mengikuti. Intinya perlu penyesuaian lah. Karena Perda menjadi komandan kita, maka perda yang tidak sempurna kita sempurnakan biar kedepannya itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Madiun ini menjelaskan, seperti RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024 misalnya, harus linier dengan RPJMD Provinsi dan RPJN pusat. Pun perubahan RPJMD dapat dilakukan mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak bencana pandemi Covid 19 yang perlu penyesuaian berbagai kebijakan oleh Pemerintah Kota Madiun

Kemudian Raperda yang berkaitan dengan PDAM, untuk memperjelas peruntukannya. Karena selama ini ada penggunaan dana yang kurang fokus sehingga berdampak pada sistem pertanggungjawaban. Setelah raperda baru itu terbentuk, selanjutnya akan dibuatkan Perwal sebagai tindaklanjut. Termasuk Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ada banyak perubahan di dalamnya. Mulai nomenklatur, perencanaan hingga efisiensi sehingga aturannya lebih jelas.

Dengan adanya pengaturan dalam raperda tersebut ia berharap pengelolaan barang milik daerah yang semakin komplek dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien guna mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kota Madiun  untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00