Cegah PHK, B-S-(U)ntuk Siapa ?

#EDITORIAL RRI MADIUN, EDISI MINGGU 01 AGUSTUS 2021

KBRN, Madiun Pemerintah kembali akan memberikan Bantuan Subsidi Upah B-S-U, kepada pekerja yang terdampak akibat pemberlakuan PPKM darurat dan kelanjutanya, agar memiliki daya beli guna memenuhi keperluan hidup.

Aturan BSU tersebut tertuang dalam perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020 yang diundangkan pada 28 Juli 2021 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Skema pemberian bantuan, diberikan kepada peserta aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan upah 3 juta 500 ribu rupiah kebawah sebulan.

Bantuan Subsidi Upah yang akan diberikan, sebesar 500 ribu rupiah setiap bulan untuk waktu 2 bulan, ditransfer ke rekening masing-masing penerima sekaligus, sehingga total akan mendapat 1 juta rupiah.

Tentu saja Bantuan Subsidi Upah sangatlah baik dan disambut gembira para pekerja, yang telah didaftarkan perusahaanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pertanyaanya,  bagaimana dengan yang ter PHK, pekerja yang dirumahkan, dipotong upahnya, pekerja yang dirumahkan tanpa upah dan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jika benar bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang terdaftar dan masih aktif menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya juga masih mendapatkan upah dari pengusaha.

Maka wajar jika sebagian masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, karena sesungguhnya masih banyak para pekerja informal, yang boleh jadi tidak hanya berkurang mata pencaharianya, tetapi hilang atau sama sekali tidak ada pendapatan.

Selayaknya, Bantuan Subsidi Upah atau apapun namanya,  lebih penting diberikan kepada peserta BPJS yang nonaktif,  karena kalau non aktif berarti tidak membayar iuran, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.

Memang masih ada skema lain bantuan dari pemerintah selain subsidi upah, seperti bantuan langsung tunai UMKM, bantuan sosial, bantuan beras dan lainya.

Dipastikan segala bentuk dan nilai bantuan yang diberikan, belum dapat mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi dan penerapan PPKM, meski pemerintah telah mengeluarkan dana triliunan rupiah.

Kita berharap PPKM yang sekarang diperlonggar untuk sektor tertentu, berangsur akan diperlonggar untuk sektor lainnya.

Tetapi selagi Covid-19 masih terus menimbulkan banyak korban, PPKM tetap menjadi pilihan bahkan diperketat lagi.

Jika tidak ingin ada pembatasan lagi, yang dapat dilakukan adalah bersama-sama memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan satu cara bersama-sama pula menaati protokol kesehatan. (AB/YAF/Foto Ilustrasi : Antara)

Komentar ditulis dan disusun oleh Wakil Pemimpin Redaksi RRI Madiun, Imam Suyanto. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00