Fraksi PKS DPRK Aceh Utara Tolak Legalisasi Miras

Anggota DPRK Aceh Utara Saifuddin

KBRN, Aceh Utara :  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saifuddin mengatakan menolak legalisasi minuman keras menyusul penandatanganan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang legalisasi minuman keras (miras) sejumlah Propinsi di Indonesia.

Menurutnya setiap peraturan yang dikeluarkan tentu ada pro dan kontra.  Seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

“Secara umum penduduk kita di Indonesia mayoritasnyamuslim khususnya Aceh, tentu menolak legalisasi minuman keras, maka kita didearah tetap mendukung rakyat  dan menolak  jika pelpres ini diberlakukan secara nasional,” kata Saifuddin, Senin (01/02/2021).

Mantan kepala Desa (Geuchik) menyebutkan, meskipun Perpres secara nasional ini, Namun di Aceh tidak bisa menjalankan perpres ini, karena di Aceh memiliki kekhususan dan memiliki qanun Syariah Islam .

“Jika ini dijalankan tentu masyarakat akan memberontak dan melawan karena tidak membutuhkan hal tersebut, khususnya rakyat Aceh, meskipun hanya berlaku beberapa propinsi di Indonesia, diantaranya Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut),  dan Papua.”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar