DPD-RI Asal Aceh Dukung Pilkada Tetap 2022 Sesuai UUPA

KBRN, Aceh Utara : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan Pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Menanggapi hal tersebut Anggota DPD-RI asal Aceh H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma meminta pemerintah pusat untuk menghargai kekhususan Aceh serta mendukung Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022

“Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas diatur dalam pasal 65 (1) UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dimana Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, “jelas Haji Uma, Sabtu (06/2/2021).

DIkatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali, melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

“Jika merujuk kepada undang-undang itu, tentu pemihan bukan lima tahun sekali, Namun 7 tahun sekali meskipun dalam dua tahun itu akan isi oleh pelaksana tugas (Plt), sementara yang ditunjukkan oleh pusat.”kata Haji Uma.

Menurutnya, Jika Pilkada Aceh tidak dilaksanakan tahun 2022 justru akan menciptakan konflik baru antara Pemerintah Aceh dengan Pusat, oleh karena itu,dirinya meminta pemerintah pusat untuk tetap komit terkait pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 dengan menjadikan rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan dengan mengesampingkan pasal 65 ayat 1 UUPA.

“Jika Pilkada  dilaksanakan serentak tahun 2024 dapat dipastikan Indonesia sama sekali belum siap. Seharusnya bisa belajar dari pengalaman Pemilu tahun 2019 lalu, sebanyak 894 petugas penyelenggara Pemilu meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Dan siapa yang akan bertanggungjawab,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar