FOKUS: #PILKADA 2020

Dialog Pilkada 2020 TVRI: Pemerintah Tetap Gelar Pilkada Meski Pandemi

KBRN, Jakarta: Pandemi Demokrasi dan Pilkada di masa Pandemi Adalah fenomena yg terjadi pada pilkada serentak 2020 saat ini.

Banyak fenomena-fenomena menarik lainnya yg terjadi pada pilkada 2020 ini, antara lain netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat yg sejalan dgn meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang semakin sulit di kontrol.

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat (8/10/2020). Acara yg diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah Narasumber salah satunya Fachrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPD RI.

Razi menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada akan tetapi pilkada tetap jalan mulai dari Komite 1 DPD RI, Mantan Wapres Jusuf Kala, Ormas Islam NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM. 

Komite I DPDRI tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda Pilkada serentak 2020 akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

Sementara itu dalam dialog, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yg sudah dialokasikan baik oleh paslon maupun pihak-pihak lain yg terlibat dalam pilkada. Artinya Pilkada dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini, TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih  dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD dari daerah yg ikut pilkada. 

Komite 1 DPD RI sebenarnya menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dgn menginisiasi RUU Pilkada perubahan UU No 10/2016. 

Komite 1 DPD RI menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik. Disamping itu, Komite 1 DPD RI mengusulkan pendanaan Pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD karena sangt rawan sipolitisir untuk kepntngan calon tertentu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar