Merasa Dibangku Panjang Tanpa Salah, Sejumlah ASN Akan Gugat Pemkab Aceh Utara Ke PTUN

KBRN, Lhoksukon: Sejumlah Pejabat setingkat Eselon III di Setdakab Aceh Utara, yang dinonjobkan atau bangku panjang, berencana akan menggugat Surat Keputusan (SK) Mutasi, pergantian dan pelantikan yang dikeluarkan Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib bersama Sekda Abdul Azis.

Mutasi dijajaran Pemkab Kamis, 8 April 2020 di halaman kantor Bupati, dinilai tidak taat azas dan tidak berdasarkan kriteria yang ditentukan, tetapi sarat unsur politis. 

Baca Juga:Wabup Lantik 324 Pejabat Aceh Utara di Halaman Kantor Bupati

“Banyak yang di nonjobkan tanpa alasan yang jelas", sebut Jasarullah, mantan Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertangan) Aceh Utara, kepada RRI, Kamis (16/04/2020) melalui Whatsapp Messenger (WA).

Menurutnya, tidak ada pelanggaran disiplin sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saat ini dirinya bersama beberapa korban nonjob berencana akan menghimpun dana untuk menyewa jasa pengacara untuk pendampingan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Banda Aceh. 

"Karena kita merasa tidak ada kesalahan apa-apa kok dinonjobkan. Kita menggugat minta keadilan jangan diperlakukan semena-mena, semua ada mekanismenya", ujar Jasarullah yang kini berstatus diperbantukan (DPB) di sekretariat Kantor Bupati pasca mutasi.

Sedangkan seorang pejabat eselon III lainnya yang terkena mutasi dan tidak bersedia namanya, disebutkan dengan inisial S, mengatakan, dirinya termasuk yang sudah lulus sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tetapi di nonjobkan jadi staf biasa. 

" Lulus sebagai JPTP adalah prestasi. Sedangkan jabatan adalah kepercayaan dan amanah. Tapi yang akan saya pertanyakan apakah penonaktifan saya dari jabatan akibat ada kesalahan atau politis. Kalau ada kesalahan dimana kesalahannya biar saya perbaiki", ungkapnya yang kini dipindahkan ke Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

Sementara seorang Dokter berinisial W yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Utara, kepada RRI, menyampaikan, ada sebanyak 6 orang pejabat di lingkungan kerjanya yang terkena mutasi tanpa alasan yang jelas.

"Kami 6 orang dari Dinkes, orang yang dekat dengan Dr Makhrozal Kadis sebelumnya, dipindahkan semuanya. Pernah diucapkan oleh pak Kadis sekarang, orang Dr Makhrozal tidak akan dipakai", sebutnya dalam pesan singkat Whatsapp Messenger (WA).

Dokter W kini digeser dan tanpa jabatan jadi staf di RSU Cut Meutia.

Sekda Aceh Utara, Abdul Azis, yang dihubungi RRI melalui telpon selulernya sampai berita ini diturunkan belum memberikan komentarnya. Bahkan pesan WA RRI kepadanya juga sampai sekarang belum dibaca.

Demikian juga dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, Saifuddin, menolak panggilan telephone.

Namun menurut Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Hadi Iskandar, kepada RRI, dalam hukum administrasi negara, apa yang dibuat oleh Badan atau pejabat tata usaha negara adalah benar, selama tidak ada badan hukum atau orang yang mengajukan gugatan di pengadilan.

"Asasnya adalah asas praduga Rechmatiq atau Vermoeden Van Rechtmatiqheid", tulis Hadi Iskandar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00