Ini Kata Darwis Jeunieb Soal Perselisihan Bendera Bintang Bulan Aceh Dengan Pusat

KBRN, Bireuen: Perawakan Mantan panglima gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Batèe Iliek, Kabupaten Bireuen, Tengku Darwis, masih tampak kekar dan gagah.

Padahal usianya saat ini sudah beranjak 50 tahun. Ia merupakan Putra asli Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen. Sehingga nama panggilannya pun akrab dengan sebutan tgk Darwis Jeunib.

Pasca MoU Perdamaian di Helsinki Finlandia, 15 Agustus 2005 silam, antara Pemerintah RI dengan GAM, untuk mengakhiri Konflik Bersenjata di Aceh, Tgk Darwis Jeunib, mengisi hari-harinya sebagai Pengurus dan Pimpinan organisasi Komite Peralihan Aceh (KPA) dan juga Partai Aceh (PA) Bireuen.

Organisasi KPA maupun PA sebagai Partai Lokal (Parlok) didirikan oleh para mantan GAM setelah berunding dan Damai dengan RI, yang dimediasi oleh Crisis Management Iniative (CMI).

Perlu diketahui, jika di Indonesiakan Crisis Management Iniative berarti Inisiatif Manajemen Krisis.

Menurut Wikipedia.org, CMI adalah organisasi non Pemerintah Finlandia. Bersifat Independen yang bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan Konflik melalui dialog dan Mediasi informal.

Didirikan oleh Peraih Nobel Perdamaian sekaligus mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari pada tahun 2000.

Organisasi ini, Berkantor di Helsinki dan Brussel serta kehadiran di negara - negara tertentu. Nah, 15 tahun yang lalu, petinggi GAM bersama perwakilan Pemerintah RI, sudah berunding disana, dan menghasilkan MoU Perdamaian lalu mengakhiri Konflik berkepanjangan.

Buah dari itu, Pemerintah RI kemudian menarik seluruh pasukan BKO TNI/Polri dari Aceh yang di BKO - Kan ketika diberlakukan Darurat Militer hingga darurat Sipil. 

Sedangkan di pihak GAM, menyerahkan senjata api untuk di potong, lalu seluruh pasukannya turun gunung dan dikembalikan ke masyarakat layaknya warga negara Indonesia. 

Selanjutnya, GAM mendirikan organisasi KPA serta Parlok PA dan ikut serta dalam Pemilu.  Semua itu dibenarkan dan sah sesuai MoU yang kemudian oleh Pemerintah Pusat di jadikan undang - undang Pemerintah Aceh (UUPA). 

Banyak kemajuan yang tercapai dari sisi keamanan dari kedua belah pihak setelah perundingan bersejarah itu. 

Tetapi sayangnya, saat ini ke dua belah pihak sedikit berselisih paham tentang lambang dan Bendera Aceh yang juga disetujui dalam MoU dan tercantum dalam undang-undang Kekhususan Aceh.

Realisasinya jadi tersandung karena alotnya perselisihan. Di pihak mantan GAM tetap bertahan jika Bendera Aceh adalah harus Bendera yang dipakai ketika masih berjuang dahulu yakni Bendera Bintang Bulan.

Dikalangan Mantan GAM, Bendera tersebut memiliki arti sebagai Bendera perjuangan. Sedangkan di pihak Pemerintah Pusat, berargumen, jika Bendera tersebut masih berbau separatis atau mengingatkan pada masa lalu ketika berkonflik.

Sementara dalam isi perjanjian MoU telah disetujui jika Aceh Boleh memiliki lambang dan Bendera serta Boleh di kibarkan berdampingan dengan bendera kebangsaan merah putih.

Hanya saja tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut harus Bendera yang seperti apa jenis dan Bentuknya. Apakah tetap dengan Bendera merah Bintang Bulan les hitam putih atau harus Bendera yang lain, tidak dituangkan dalam isi perjanjian ketika itu.

Perselisihan soal Bendera ini belum ada titik temu sampai sekarang. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Bendera Bintang sebagai Bendera Aceh. Namun Pusat masih melarang untuk dikibarkan.

Masalah ini pula yang mengundang keprihatinan dan keluhan mendalam dari tgk Darwis Jeunib, ketika bertemu RRI dalam kesempatan Takziah mendiang Bupati Bireuen, H. Saifannur, Rabu (22/01/2020), dirumah duka, Desa Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan. 

"Pakoen uroe nyoe Pusat, mantoeng curiga keu geutanyoe. Padahai di kamoe sudah kembali NKRI, hana le Pikiran untuk mardeka. (Kenapa hari ini Pusat masih curiga untuk kita. Padahal kami sudah kembali ke NKRI. Tidak ada lagi pemikiran memisahkan diri atau Merdeka) ", keluh Darwis kepada RRI. 

Berkibarnya Bendera Bintang Bulan menurut Tgk Darwis, jangan diartikan bahwa Aceh telah Merdeka. Bendera Bintang Bulan bukan Bendera kemerdekaan melainkan hanya melambangkan kebanggaan masyarakat Aceh, terang Darwis lagi. 

Bahkan Pihaknya juga sudah menjelaskan yang sejujur-jujurnya kepada pihak TNI tentang kenapa harus tetap Bintang Bulan. 

Ditegaskan Darwis lagi, Aceh tidak akan menuntut kemerdekaan lagi seperti dahulu, karena perjanjiannya sudah ada dan disaksikan negara internasional. 

"Saya berharap pak Jokowi memperhatikan masalah perselisihan Bendera Bintang Bulan ini, dan menyelesaikannya agar tidak semakin berlarut-larut. Menghindari timbulnya masalah baru", pinta Darwis Jeunib. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00