KIP Aceh Utara Batalkan Rapat Pleno Penetapan Caleg DPRK Terpilih

KBRN, Lhoksukon : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan Calon Legislatif (Caleg) terpilih pada pemilu 2019, oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, yang dijabwalkan pada hari ini, Rabu (3/7/2019), terpaksa ditunda hingga waktu yang belum bisa dipastikan.

Penundaan itu dilakukan, karena pihaknya belum menerima surat dari KPU RI, bahwa di Kabupaten Aceh Utara tidak ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) calon anggota DPRK yang diajukan ke di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar kepada RRI menyebutkan tidak dilakukan penetapan porelahan kursi dan calon anggota DPRK terpilih periode 2019-2023, karena merujuk pada mekanisme dan aturan yang diatur sebagaimana diamanatkan dalam PKPU No. 10 Tahun 2019 dan PMK No. 2 Tahun 2019, tentang jabwal, tahapan dan penangganan perselisihan.

“Dalam proses penetapan kita juga harus mendapatkan surat dari KPU RI bahwa di Aceh Utara tidak ada permohonan perselisihan akhir. Secara aturan dan mekanismenya tiga hari sejak proses register pada 1 Juli 2019, Tapi kita harus mendapatkan surat dari KPU RI, bahwa di Aceh Utara tidak ada permohonan perselisihan itu,” kata Zulfikar Rabu (3/7/2019).

Dikatakan, setelah pihaknya menerima surat dari KPU tentang tidak perselihan sangketa anggota DPRK pemilu 2019. Pelaksanaannya akan direncanakan kembali begitu juga undangam akan kembali di disribusikan ke para pimpinan partai politik (parpol), Muspida, dan Panwaslu Aceh Utara serta laiinnya.

“Rapat pleno ini merupakan tahapan akhir dari proses Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilu 2019. Namun waktunya belum bisa dipastikan karena masih menunggu surat tersebut. Kami memohon maaf kepada semua pihak termasuk para undangan yang telah hadir, karena penetapan ini harus sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,”pungkasnya. (FUL/MS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar