Pemeriksaan Ketiga Proyek Pengaman Pantai, Rekanan Hadir, Pejabat PUPR Berhalangan

KBRN, Lhokseumawe: Untuk ke tiga kalinya tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lhokseumawe kembali memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat serta pihak rekanan terkait Paket Proyek Pengaman Pantai Cunda Meuraksa tahun 2020 senilai Rp 4,8 Miliar.

"Kita sudah panggil ke tiga kali pada hari Senin 18 Januari. Tapi belum hadir, alasan mereka dipanggil dewan (DPRK). Yang hadir hanya pihak rekanan tapi sudah siang hari", ujar Kepala Kejari (Kajari) Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, SH,MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Miftahuddin, SH,MH kepada RRI, Selasa (19/1/2021).

Miftahuddin menambahkan pihaknya belum bisa memastikan apakah proyek pengaman pantai Cunda Meuraksa tahun 2020 yang dibiayai dengan Dana Otsus itu dugaannya bermasalah atau tidak.

"Inilah yang sedang kita teliti dan masih puldata (pengumpulan data)", ujarnya.Sementara Ketua LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa) Alfian Husein menyebut proyek tersebut dugaannya fiktif.

"Kita sudah kantongi foto copy SPM pencairan dananya yang melibatkan pejabat PUPR dan rekanan pada tahun 2020. Namun kita juga sudah investigasi ke lapangan tidak ada kegiatan proyeknya", sebut Alfian kepada RRI.

Sementara berdasarkan penelusuran yang dilakukan RRI di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yakni lpse.lhokseumawe.go.id dicantumkan pembangunan pengaman pantai Cunda Meuraksa tahap II (Tuntas).

Proyek didanai anggaran sebesar Rp 6 Miliar dan ditender oleh Dinas PUPR. Proyek dimenangkan oleh PT PPA (inisial).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00