Puluhan WBP Lapas Kelas IIB Lhoksukon Bebas Asimilasi

Wakil Bupati Aceh Utara Serahkan SK Asimilasi

KBRN, Aceh Utara : Sebanyak 30 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Lhoksukon Aceh Utara bebas setelah mendapatkan program asimilasi sedangkan satu WBP bebas setelah mendapatkan program Integrasi berupa Cuti  Bersyarat (CB), Minggu (5/9/2021).

Penyerahan Surat Keputusan (SK) asimilasi diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf. Didampingi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Aceh, Heri Azhari,  Kalapas kelas II B Lhoksukon, Yusnaidi, dan kepala Balai Pemasyarakatan  (Bapas) Lhokseumawe, Abu Hanafiah serta disaksikan kalapas  Aceh Timur, Bireuen dan Langsa.

Kepala Lapas Kelas II B Lhoksukon, Yusnaidi kepada RRI mengatakan, sebanyak 30 WBP bebas asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 24 tahun 2021, dalam rangka pencegahan  dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan satu orang bebas cuti bersyarat.

“Sejak tahun 2021, Lapas kelas II B Lhoksukon, sudah mengeluarkan sebanyak 78 Warga Binaan, pada bulan Juli dengan tiga tahap telah mengeluarkan sebanyak 35  orang, di bulan agustus sebanyak 13 orang dan pada September sebanyak 30 orang, “kata Yusnaidi.

Disebutkan, warga binaan yang mendapatkan asimilasi ini, sudah menjalani setengah masa hukuman pidananya, paling tinggi hukumannya itu 4 tahun penjara dan paling rendah 1 tahun penjara, rata-rata tersandung kasus tindak kejahatan umum, diantaranya narkotika, pencurian, dan penipuan.

“Saat ini jumlah warga binaan  sebanyak 452 orang dengan kapasitas 80 orang. Namun dengan ada program asimilasi ini tentunya dapat mengantisipasi over kapasitas di Lapas Kelas II B Lhoksukon. “jelas Yusnaidi.

Kepala Bapas Lhokseumawe Abu Hanafiah meminta kepada warga binaan yang mendapatkan asimilasi, supaya hadir ke Kantor lapas Lhokseumawe untuk dilakukan pendataan dan sekaligus untuk dilakukan pembimbingan awal

“Kepada warga binaan yang bebas asimilasi ini, untuk tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, jika nanti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan akan dicabut hak asimilasi dan akan menjalani hukuman penjara lagi,“tegasnya.

Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Aceh, Heri Azhari menyebutkan, kebijakan Kemenkumham  itu semenjak adanya COVID-19, di tahun ini sudah 1450 orang yang dikeluarkan atau asimilasi rumah di wilayah Aceh.

“Program asimilasi ini tujuannya untuk pencegahan penyebaran Virus corona di Lapas, mudah-mudahan kebijakan yang positif ini bisa dimaknai secara positif oleh masyarakat,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar