PT PIM Lelang Limbah Scrap Bekas PT AAF, Forum Pemuda Dewantara Berang

KBRN Aceh Utara: Jangan Ciptakan konflik baru dengan masyarakat, selama permasalahan belum diselesaikan dengan Forum Pemuda Dewantara (Forpemda), maka Manajemen PT.PIM dilarang untuk mengeluarkan limbah scrap bekas PT AFF.

Demikian teriakan anggota forum Pemuda Dewantara,Aceh Utara, yang menuding Manajemen PT.PIM telah melakukan pelanggaran atas perjanjian untuk menghibbahkan limbah scrap bekas PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) sebesar 25 persen dari hasil penjualan  kepada masyarakat lingkungan sekitar.

Dalam pernyataan sikap berlangsung dipintu masuk ex PT AAF, senin (10/08/2020), Sekretaris Forum Pemuda Dewantara,Aceh Utara T Rahmat Akbar didampingi puluhan warga, menegaskan, Adapun alasaan mereka menyebutkan PT PIM sebagai dalang konflik tersebut dapat dilihat dari sikap dan kebijakan Manajemen PT.PIM mengabaikan tuntutan mereka yang sebelumnya telah dilakukan di atas kertas dengan stempel basah,

" Mereka sebelumnya berjanji, bahwa sepakat akan menunda proses lelang hingga ada keputusan untuk hibbah, namun saat ini mereka sudah melelang dan sudah ada pemenangnya, berarti mereka melanggar janji itu,” sebut  T Rahmat Akbar Sambil menunjukan kertas perjanjian stempal basah tersebut kepada awak media .

Meski tidak mempermasalahkan pemenang lelang yang akan melakukan eksekusi, namun mereka mengancam akan melakukan perlawanan jika Manajemen PT.PIM tidak mengabulkan tuntutan hibbah 25 persen Dari hasil penjualan limbah.

,”Kami tidak permasalahkan ini dengan pemenang, akan tetapi dengan PT PIM, jika itu tidak dipenuhi maka kami akan melakukan upaya lainnya, salah satunya melakukan aksi besar-besaran,” Ancam Rahmat.

Selain mengakui sudah melakukan pelelangan limbah scrap bekas PT Asean Aceh Fertilizer (AFF). Kepala Bagian Humas, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) Nasrun juga mengaku, pemenang lelang PT Kirana, telah melakukan kordinasi dengan forum keuchik di Kecamatan Dewantara.. Diantaranya disebutkan Nasrun, telah disepakati hanya 2,5 persen dari seluruh hasil penjualan akan diberikan untuk masyarakat lingkungan.

,”Usulan awal, forpemda meminta 25 persen untuk dihibah, kemudian Forum Keuchik Dewantara meminta lima persen untuk pemberdayaan masyarakar lingkungan. Namun, yang bisa disetujui hanya 2,5 persen saja. “Kalau 2,5 persen sudah setuju, namun kalau lima persen harus menunggu persetujuan dari pemegang saham,” tuturnya.

Jika tuntutan hibbah sebesar  25 persen  yang tidak bisa dipenuhi dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran ataupun menyalahi aturan, Nasrun mempersilahkan masyarakat untuk  melakukan penyelesaian ke ranah hukum.

 “Kalau memang kami dianggap menyalahi aturan, silahkan saja bawa ke ranah hukum, khususnya ke pengadilan. Karena PT PIM merupakan anak dari BUMN, maka jika sedikit bermasalah penyelesaiannya tetap melalui pengadilan,” ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00