Jangan Diskrimasi, Petani Desak Pemerintah Cabut Izin HGU PT.Satya Agung

KBRN Lhokseumawe: Sebegai bentuk Protes terhadap perpanjangan HGU PT.Satya Agung yang berimbas pengmbilan lahan pertanian Secara Paksa, Puluhan Petani warga Gampong Batee VIII, Simpang Keramat, Kecamatan Kutamakmur Aceh Utara, kembali menggelar aksi unjuk rasa dikota Lhokseumawe.

Selain berorasi disimpang Kuta blang, para pengujuk rasa juga  melakukan Longmach dijalan dengan membawakan Spanduk bertuliskan Kembalikan hak tanah ulayat Batee 8 Menggugat, jangan Diskriminas Petani, melambangkan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.

Dalam aksi unjuk rasa berlangsung tertib dibawah pengedalian kepolisian,  para petani tidak henti hentinya meneriak kan nada kekecewan terhadap perpanjangan Hgu yang kini telah menuai Konflik Sosial dengan masyarakat petani yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan dan Pertanian.

“Kami mempunyai data Bahwasanya mereka tidak Patuh Hukum, tindakan penyabotan tanah dilakukan sepihak tersebut semakin menuai keresahan bagi kami ,(Red Aceh, kiban cara tameu udep, kiban cara tamita nafkah, menyoe tanoeh ka dikuasai lee penguasa) bagaimana kita hidup, bagaimana kami mencari rezeki bila tanah kami sudah ambil paksa oleh penguasa.” teriak Koordinator aksi SMUR

Konflik Sosial dengan Pt. Satya Agung dikatakan Koordinasi aksi dari smur, sebenarnya telah berlangsung lama sejak tahun 1981 awal kehadiran Pt Satya Agung hingga berahir tahun 2014.

Sementara pada perpajangan HGU kedua ditahun 2021, masyarakat setempat  kembali melakukan Protes, namun tidak direspon secara baik oleh pihak Pt satya Agung, bahkan terus melakukan pengambilan lahan petani  secara paksa tanpa sepengetahuan petani yang ada di Gampong Batee VIII.

“Parahnya ketika pihak (BPN) Dinas Pertanahan Negara mengecek kelokasi, mereka tidak membangun Komunikasi dengan warga, bahkan mereka mengabaikan protes dengan menjalin Komunikasi dengan pihak  Pt Satya Agung tanpa melihat tapal batas wilayah Batee 8”.

Dengan harapan PT.Satya Agung dapat mengembalikan hak kepemilikan masyarakat setempat, dalam Realis Petisi Rakyat Menggugat mereka juga meminta DPRK guna mengajukan desakan kepada Pemerintah Daerah Aceh Utara untuk melakukan Evaluasi dan segara mencabut izin HGU PT Satya Agung yang telah menuai Konflik Sosial akibat pengambilan paksa sekitar 50 hektar lahan milik warga setempat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00