RRI.CO.ID, Aceh Utara - Puluhan korban Tragedi Simpang KKA menggelar aksi damai di Tugu Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Minggu 3 Mei 2026.

Aksi tersebut menjadi bentuk tuntutan atas hak-hak korban yang dinilai belum terpenuhi hingga saat ini. Para peserta aksi yang terdiri dari korban dan keluarga korban berkumpul sejak pagi hari dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian kasus tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Korban dan Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA), Murtala, menegaskan bahwa para korban tidak hanya membutuhkan pemulihan, tetapi juga penegakan hukum melalui Pengadilan HAM Adhoc.

“27 tahun tragedi Simpang KKA, Alhamdulillah komunitas korban masih kuat. Mereka tidak pernah diam dan terus mengingatkan pemerintah agar memenuhi serta memahami keinginan korban,” ujar Murtala kepada RRI.

Ia menyebutkan, jumlah korban mencapai 146 orang yang berasal dari berbagai daerah seperti Bireuen, Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Bener Meriah, dengan sebagian besar telah menjalani proses pemeriksaan.

Dalam aksinya, para korban juga mendesak pemerintah agar menanggung biaya pendidikan anak-anak korban sebagai bagian dari pemulihan hak, serta memberikan jaminan kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan pemberdayaan ekonomi.

Murtala menambahkan, hingga kini janji pemerintah kepada korban belum terealisasi, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, layanan kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Selain itu, para korban menekankan pentingnya pembentukan Pengadilan HAM Adhoc guna mengusut tuntas pelanggaran HAM berat dalam tragedi tersebut, bukan karena dendam, tetapi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Para korban juga meminta pemerintah tidak hanya membangun tugu peringatan, tetapi turut menghadirkan museum sebagai sarana edukasi sejarah bagi generasi muda.

Aksi damai yang berlangsung tertib ini menjadi pengingat bahwa perjuangan korban Tragedi Simpang KKA masih terus berlanjut, dengan harapan pemerintah segera memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak mereka secara menyeluruh.