Kelompak Tani Aceh Utara Terima Dana Hibah Rp 300 Juta

KBRN, Aceh Utara :  Enam kelompok Tani yang tersebar di enam kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, mendapatkan bantuan hibah senilai Rp 300 juta, dari Dinas Pertanian dan Pangan  Kabupaten setempat, Jum’at (27/11/2020).

Bantuan dana hibah yang diberikan kepada petani berdampak Covid-19, dalam bentuk bibit cabai, bawang, pupuk, pestisida dan peralatan,di serahkan secara simbolis oleh Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi  dan Kepala Kejari setempat, Pipuk Firman Priyadi yang didampingi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Mulyadi, di Balai Penyeluhan Pertanian (BPP) Nibong.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi menyebutkan, ada tiga jenis bantuan yang salurkan, berupa Bibit Tanaman, pupuk dan perlengkapan, merupakan  bantuan dari program peningkatan pangan pertanian dalam rangka pengembangan desa mandiri.

“Bantuan ini bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) APBK tahun 2020, senilai Rp 300 Juta,  selain program peningkatan pangan pertanian, ada empat program peningkatan pangan dan pertanian lainnya, dengan keselurahan anggaran mencapai Rp 2,5 milyar.”kata Erwandi, Jum’at (27/11/2020).

Ia merincikan, enam kelompok tani  yang mendapatkan bantuan hibah yaitu Kelompok Tani ‘Ingin Maju’ Desa Alue Panah Kec. Nibong, Kelompok Tani ‘Baroena’ Desa Dayah Baroe Kec. Syamtalira Bayu, kelompok Tani ‘Kuta Tuha’ Desa Blang Ara Kec. Kuta Makmur, Kelompik Tani ‘Makmue Beusare’ Desa Mns Baroh Kec. Simpang Keuramat.Kelompok Tani ‘Piadah Maju’ Desa Matang Puntong Kec. Seunuddon, dan Kelompok Tani “Rakan Tani” Desa Aleu Papeun Kec. Nisam Antara.

“Kami harapkan bantuan kepada petani dampak Covid-19, dapat meningkat ketahanan pangan keluarga dan mendograk perekonian masyarakat khusus peningkatan ekonomi keluarga ditengah Pandemi ini,”harapanya.

Sementara Kepala Kejari Aceh Utara.  Pipuk Firman Priyadi mengatakan, kejaksaan terlibat dalam penyerahan bantuan ini sesuai dengan intruksi dari Kejaksaan Agung  (Kejagung)  berhubungan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kita ada MoU dengan pemerintah daerah khususnya Perdata dan Tata Usaha Negara  (datun) dalam pedampingan hukum, maka kita tugaskan tiga orang jaksa Pengacara Negara (JPN), Simon, Erning Kosasih dan Mulyadi, untuk melakukan pengawasan saat penyaluran bantuan ini, sehingga tidak adanya indikasi penyelewengan, “pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00