DPRK Aceh Utara Khawatirkan Potensi Konflik Baru Pengelolaan Blok B

KBRN, Lhokseumawe : Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu menilai, Pemerintah Aceh dan PT Pembangunan Aceh (PEMA), telah menghianati masyarakat Aceh Utara, karena tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pemilik wilayah kerja Blok B dalam pengelolaan Blok B.

Pasalnya Pemerintah Aceh melalui PEMA telah membentuk perusahaan patungan dengan PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) milik Pemko Lhokseumawe, sehingga akan menciptakan konflik baru antara pemerintah Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe.

“Keputusan Direktur PT PEMA Zubir Sahim, yang menggandeng PTPL sebagai anak perusahaan  dalam  pengelolaan minyak dan gas (migas) Blok B, merupakan pelecehan terhadap Aceh Utara dan menciptakan konflik baru,”terang Razali Abu. Kamis (15/10/2020)

Menurut Razali Abu, pihaknya selama ini telah bekerja keras merancang qanun untuk mengubah PDPE menjadi PTPE sesuai rekomendasi Plt Gubernur, Nova Iriansyah saat Komisi III DPRK Aceh Utara melaksanakan kunjungan kerja dengan PEMA, BPMA dan Plt Gubernur pada Juli lalu.

“Pada saat itu, Plt Gubernur Aceh telah meminta Perusahaan Daerah Pase Energi (PDPE) milik Pemerintah Aceh Utara, menjadi Badan Pengelola Minyak Aceh (BPMA) dalam pengeloaan Blok B, karena mendukung keterlibatan PDPE dalam pengeloan Blok B ini, “kat Razali Abu

Selain itu, kata Razali Abu, qanun untuk merubah Perusahaan Daerah (PD) Pase Energi menjadi PT Pase Energi, Draf qanun sudah dikirim ke Biro Hukum Provinsi Aceh untuk diverifikasi dan dalam waktu dekat dikembalikanuntuk segera kita paripurnakan.

“Inikan aneh, karena tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami. Kami merasa benar-benar ditinggalkan oleh PT PEMA. Sikap PEMA menggandeng PTPL sebagai anak perusahaan merupakan keputusan yang salah dan untuk menciptakan perang antara Lhokseumawe dengan Aceh Utara,”terangnya.

Razali Abu seraya meminta pemerintah Aceh dan PT PEMA untuk tidak main-main dengan persoalan ini,  apalagi laham Blok B di wilayah Aceh Utara, dan pihaknya siap berperang dengan siapapun karena menurutnya persoalan ini menyangkut marwah Aceh Utara.

“Jangan seperti Ibarat kata orang tua Aceh tempo dulu, “ Menyoe Maen Bola Dalam Lampoh Nek Kamoe, Meyoe Hana Ipeuroeh Gon Meutak Bola Meuplah” (Jika Main bola di lapangan Nenek kami, Kalau kami tidak diperbolehkan bermain, maka tiang gawang kamu cabut dan bola dibelah-red),” tegasnya.

Sementara Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Zubir Sahim yang dikonfirmasi  RRI melalui pesan WhatsApp tidak dibalas dan mencoba menelpon yang biasa gunakan tidak diangkat, untuk menanyakan hal tersebut, hingga berita ini dikirim ke redaksi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00