Komisi III DPRK Minta Pemerintah Aceh Transparan Kelola Blok B

KBRN, Lhokseumawe : Komisi III DPRK Aceh Utara meminta kepada pemerintah Aceh, untuk transparan dalam pengeloaan Blok B, karena  pengelolaan Blok B sudah diambil alih pengelolaan dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yaitu PT PEMA.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III  DPRK Aceh Utara, Razali Abu, saat melakukan rapat dengan pendapat (RDP) di kantor DPRK Setempat, dalam rapat tersebut turut hadir anggota Sertaris Komisi III, jufri Sulaiaman, anggota  H. Jirwani, H. Saifannur dan Zubir HT serta pewakilan pemerintah Aceh Utara. Senin (29/6/2020).

“Pemerintah kabupaten Aceh Utara harus membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah Aceh dan DPRA sehingga Aceh Utara sebagai daerah penghasil tidak hanya menerima efek eksploitasi semata, tetapi juga harus dilibatkan aktif sebagai pengelolaan,  apalagi Aceh Utara sudah Perusahaan Daerah Pase Energi (PDPE ) “tegas Razali Abu, Senin (29/6/2020).

Selain itu Razali Abu didampingi Sekretarisnya dan Jufri Sulaiman, meminta pemerintah Aceh Utara untuk segera membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)  dan Pemerintah Aceh, terutama dengan Permen ESDM 37 tahun 2016 tentang ketentuan participating interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

“Kami sebagai wakil rakyat akan terus memantau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah deerah terkait dengan Blok B ini, dan pekan depan kami akan menghadap Plt Gubernur Aceh, BPMA dan DPRA terkait dengan pengambil alihan Blok B ini.”kata Razali.

Menurutnya, menyangkut dengan sistem pengelolaan maupun terkait dengan dana pengembangan masyarakat sudah diatur dalam pasal 159 UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu Ayat (1) setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat.

“Pada Ayat (2) dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksut pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit (1)% dari harga total produksi yang dijual setiap tahunnya.”terangnya,

Sementara Jufri Sulaiman menambahkan, sebelumnya DPRK Aceh Utara sudah pernah melakukan pansus minyak dan gas pada tahun 2019 lalu, jangan sampai Buya krueng teudong dong Buya Tamong meuraseuki.

“Apalagi Aceh Utara sekarang ini menjadi kabupaten termiskin di Aceh, sudah sewajarnya Pemerintah Aceh memberikan porsi yang lebih untuk aceh utara dalam hal pengelolaan blok B ini.”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00