Pemkab Aceh Utara Terima Piagam Penghargaan Dari Kemenkumham RI

Asisten 1 dan Ketua Dekranasda Aceh Utara terima penghargaan

KBRN, Aceh Utara : Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Aceh Utara mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumham) RI, karena dinilai cukup peduli terhadap aksi HAM, khususnya dalam kerjasama mendorong pelaksanaan capaian Aksi HAM tahun 2020.

Piagam penghargaandiserahkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Nugroho, diterima Asisten I Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, SSos, MAP, mewakili Bupati, di aula Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa, (23/2/2021).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Heni Yuwono, mengatakan pemberian penghargaan kepada Pemkab Aceh Utara karena selama ini dinilai cukup peduli terhadap Hak Asasi Manusia.

“Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada daerah-daerah yang komit terhadap aksi peduli HAM, sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Kemenkumham RI.”terangnya.

Sementara Asisten I Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, menyebutkan penghargaan dari Kemenkumham ini menjadi pembangkit motivasi serta kinerja jajaran Pemkab Aceh Utara dalam melayani masyarakat, lebih-lebih lagi dalam memberikan layanan di bidang Hak Asasi Masyarakat.

“Layanan di bidang HAM ini sangat komplek dan luas sekali, termasuk  layanan dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan hidup, dan banyak sektor lainnya,” terang Dayan.

Pada kesempatan itu, Kemenkumham RI juga menyerahkan pencatatan inventaris kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional ‘Motif Pisang Dua Mu’ dan ‘Motif Kande’ sebagai motif daerah Kabupaten Aceh Utara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh yang diterima oleh Ketua Dekranasda Aceh Utara.  Hj Cut Ratna Irawati.

Selain itu, juga dilakukan penandatangan MoU kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan Pemkab Aceh Utara dalam rangka peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.

MoUtersebut meliputi penyusunan naskah akademik, harmonisasi rancangan peraturan daerah (rancangan Qanun), pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kekayaan intelektual komunal, rencana aksi nasional HAM, kriteria Kabupaten peduli HAM, layanan kesehatan bagi warga binaan, serta dalam hal pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00