Aparatur Gampong Gelar Aksi Protes Tolak Draft Perbup ADG 2021

KBRN, Aceh Utara : Puluhan perwakilan aparatur Gampong yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Aceh Utara, melakukan  gelar aksi protes dan penolakan terhadap draf Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2020, tentang tata cara pengolokasian Alokasi Dana Desa (ADG) anggaran tahun 2021, dengan cara melakukan pemasangan spanduk penolakan di pagar Kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon, Selasa (19/1/2021).

Aksi protes ini salah bentuk aspirasi perwakilan aparat gampong di Aceh Utara, karena menilai dalam draf Perbub tahun 2020 tersebut telah dilakukan pemangkasan 70% Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa dan penghilangan alokasi dana untuk kegiatan majlis taklim dan bantuan aneuk yatim.

Amatan RRI setelah belasan spanduk dipasang di pagar depan kantor Bupati, langsung diturunkan oleh satpol PP, yang turut dikawal oleh aparat kepolian Polres Aceh Utara, setelah itu puluhan perwakilan aparatur Gampong langsung membubarkan diri sambil membawa pulang  kembali spanduk yang sempat dipasang itu.

Sekretaris Mandat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Aceh Utara Muadi Buloh kepada sejumlah wartawan mengatakan, aksi pemasangan spanduk penolakan draf bentuk keberatan dan menolak draf  Perbup tahun 2020, untuk alokasi dana desa (ADG) taun 2021 tidak adanya alokasi Majelis ta’lim, dana anak yatim dan pemotongan jerih perangkat gampong.

“Kami meminta Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa, harus sesuai dengan PP No 11 Tahun 2019, maka pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali terkait Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2020, ”pintanya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara (Perbup) Nomor 4 Tahun 2020, gaji Geuchik(Kades)  Rp. 2.426.640/bulan  masih tetap , untuk Sekdes Rp 2.224.420/bulan menjadi Rp. 600.000, begitu juga dengan Kaur dan Kasi gampong, dari 1 juta / bulan kini menjadi Rp. 450 ribu / bulan.

“Kami aparatur Gampong di Aceh Utara meminta pemangku kebijakan menggunakan hati nurani untuk membuat keputusan, karena ini menyangkut hajat hidup kami selaku abdi pemerintah juga selaku abdi masyarakat,” terangnya.

Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan, sebelumnya Pemerintah Aceh Utara telah menjawab surat permohonan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada tanggal 10 Januari 2021 yang di tandatangani sekretaris daerah (Sekda).

“Dalam surat itu sudah dijelaskan tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Gampong tidak dapat dipenuhi dengan mengambil dari Sumber Dana Desa (APBN), namun dapat dipenuhi dari sumber pendapatan Gampong lainnya selain Dana Desa,”kata Wakil Bupati.

Selain itu kata Fauzi Yusuf, untuk kegiatan sejenis majelis ta'lim, tunjangan anak yatim dan kepemudaan di Gampong yang pada tahun ini tidak dianggarkan pada Alokasi Dana Gampong, namun dapat dianggarkan yang dituangkan dalam bentuk program/kegiatan dengan menggunakan sumber Dana Desa.

“Penganggaran itu berdasarkan kebutuhan setelah terpenuhinya alokasi dana untuk BLT-DD sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Otara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00