KIP Aceh Utara Tetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan

KBRN, Aceh Utara : Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara, menetapkan 421.231 orang sebagai Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB),  Penetapan itu  Penetapan  Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB),  berdasarkan Nomor: 050/PR.02.BA/1108/KPU-Kab/XI/2020, dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka di Aula kantor KIP Setempa, Senin (30/11/2020).

Papat pleno tersebut dipimpin Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, didampingi Komisioner KIP, Muhammad Sayuni, Muhammad Usman, Munzir dan Fauzan Novi dan turut hadir Ketua Panwaslih Aceh Utara, Yusriadi, berserta dua anggota T. Yuherli Basri, Muhammad Nur Furqan serta diikuti stakeholder terkait diantaranya perwakilan partai politik (parpol).

Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar, kepada  sejumlah wartawan menyebutkan, Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebanyak  421.231 orang tersebut, terdiri dari 206.742  pemilih laki-laki dan 214.489  pemilih perempuan, sedangkan  Daftar Pemilih Berkelanjutan  (DPB) tersebut untuk periode November 2020.

“Data itu berdasarkan by name dan by address (nama dan alamat). Artinya, data pemilih yang kita masukkan ke dalam sistem informasi data pemilih tersebut berupa namanya, NIK dan nomor KK, alamat beserta tanggal lahir, tempat tinggalnya dan status pekerjaan. Itu merupakan elemen data yang dimasukkan ke dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih)," kata Zulfikar, Senin (30/11/2020).

Menurut Zulfikar, meskipun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil) Aceh Utara, tidak bisa memberikan data tersebut, karena mereka terkendala dengan aturan dari Kemendagri/Dirjen Dukcapil, tidak berpengaruh,  dan saat rapat pleno ada sejumlah masukan, disampaikan pihak parpol, Pihaknya tetap akan menindaklanjuti.

“Sistem yang kita lakukan adalah jemput bola atau turun ke lapangan (desa-desa) untuk mendata masyarakat yang memenuhi kualifikasi sebagai pemilih. misalnya, pemilih pemula, pemilih yang pindah domisili atau pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), baik meninggal, pindah domisili, dan menjadi TNI/Polri, " terangnya

Sementara, ketua Panwaslih Aceh Utara, Yusriadi, menyebutkan, membenarkan bahwa KIP Aceh Utara, memiliki kendala mengenai akses data pemilih, salah satunya ada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa ada data yang tidak bisa diakses melalui by name dan by address untuk mendapatkan data yang akurat.

“Maka persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama baik dari unsur partai politik dan lainnya, agar dapat menyampaikan kepada pemerintah bagaimana itu bisa dilakukan untuk dapat mengakses data itu lebih maksimal, sehingga kualitas data pun menjadi lebih baik,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00