Pemerintah Aceh Diminta Perjelas Komitmen Blok B

KBRN, Aceh Utara :  Sejak beberapa hari terakhir, kabar yang berkembang di tengah masyarakat tentang PT Pembangunan Aceh (PEMA), tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas)  Blok B, malah mengandengkan PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), bahkan sudah menjadi pembicaraan dari berbagai elemen masyarakat .

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf selaku Ketua Tim Minyak dan Gas Bumi (Migas) Aceh Utara yang ditunjukkan Bupati, tidak ambil pusing terkait Pemerintah Provinsi atau PEMA menggandeng PT. PL maupun anak perusahan lain yang ada di  sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

“Yang penting komitmen dengan Pemerintah Aceh Utara itu harus  ada kejelasan, apalagi wilayah kerja Blok B, ful berada di Kabupaten Aceh Utara, karena sebenarnya secara aturan memang harus ada perseroan atau PT. Tapi secara aturan khusus kita memiliki PD, yang merupakan Perusahaan Daerah (PD Pase Energi) dan tidak mesti harus ada perubahan

Menurut Fauzi Yusuf,  yang harus diperjelas komitmen Pemerintah Aceh melalui PEMA dengan pemerintah daerah, karena Pemda juga memiliki perusahaan daerah maka perlu dibuat komitmen, maka perlu duduk atau berembuk pemerintah daerah (Aceh Utara) membahas itu.

“Kita melihat tim PEMA tidak ada niat hadir ke Blok B. karena sejauh ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada Pemkab Aceh Utara dan ini terkesan tidak saling menghargai dan ini bukan dipermasalahkan, tapi antara pihak provinsi selaku atasan dengan bawahanbahwa tujuan pengelolaan Blok B itu untuk rakyat.”terangnya.

Dikatakan,  pada bulan Juli 2020, pemerintah Aceh Utara telah menyurati pihak Provinsi terkait  pengolaan Blok B,  karena tidak ada surat balasan Kemudian diakhir  bulan September 2020, kembali mengirimkan surat berkenaan itu.

“Surat balasan itu baru ditandatangi pada 16 Oktober 2020. Jadi, salah satu dari poin kedua di surat itu tertera bahwa sebelum selesai akta untuk PT perubahan dari PD, maka pihak tim Migas Aceh Utara berkoordinasi dengan PEMA untuk pembahasan Blok B.”jelasnya.

Selain itu, Dirinya juga mempertanyakan kepada PEMA kapan bisa duduk dengan tim Migas Aceh Utara. Supaya seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui prosesnya seperti apa dan arahnya seperti apa nantinya.

“Pemkab Aceh Utara siap menjadi operator yang pertama. Jika memang tidak bisa dijadikan Aceh Utara sebagai operator Perusahaan Daerah (PD), kita siap bekerjasama dengan PEMA untuk pengelolaan Blok B. jika item itu juga tidak bisa didelegasi, kitapun siap mengelola sendiri keseluruhan Blok B, tentu akan membuat komitmen persentase dengan pihak provinsi, berapa persen kita setor, itupun kita siap," tegasnya.

Sementara direktur PT (PEMA)  Zubir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan, PT PEMA menggandeng PTPL karena sudah PT (persero) untuk selanjutnya apabila PD Pase Energi sudah  menjadi PT maka akan diamandemen PT PEMA Global Energi, dan hal ini telah disampaikan saat beberapa kali pertemuan .

“Pada saat PT PEMA untuk berusaha mendapat pengalihan blok WK B maka salah satu syarat adalah harus ada anak perusahaan, maka PEMA harus menggandeng perusahaan dengan status PT bukan PD, untuk jauh hari kami telah meminta PD Pase Energi untuk berubah menjadi PT,”kata Zubir.

Menurutnya, karena sampai saat sekarang ini masih dalam proses menurut informasi sudah selesai Qanun selanjutnya di akte notariskan mengingat waktu sudah sangat mendesak, sehingga ditugaskan oleh Pemerintah Aceh untuk menggandeng PTPL.

"Kami hanya mengikuti intruksi dari Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Nova Iriansyah  (sebagai pemilik) untuk segera menjalankan project tersebut. “pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00