Petugas Kebersihan Aceh Utara Gelar Aksi Demo,  Ini tuntutannya

KBRN, Aceh Utara :  Seratusan petugas kebersihan  di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)  Kabupaten Aceh Utara, mengelar aksi unjuk rasa  di Kantor Bupati  Aceh Utara di Lhokseumawe, Rabu (14/10/2020).

Pada saat gelar aksi tersebut, puluhan mobil dump truk DLHK yang mengangkut sampah terpakir di halaman Kantor Bupati Aceh Utara di Kota Lhokseumawe, pada saat melakukan aksi para pendemo telihat mengusungkan sejumlah poster yang bertulis  diantaranya "kami Korban Covid-19 tidak takut Mati”.“Cairkan dana BLT dari BPJS Ketenagakerjaan”.

Salah seorang demonstran Fatimah yang sudah delapan tahun bekerja sebagai pegawai kontrak di DLHK, Aceh Utara, mengaku kedatangan para buruh kebersihan ke Kantor Bupati untuk menuntut hak kelayakan yang selama ini tidak pernah dirasakan oleh para  pekerja kebersihan.

“Ada beberapa tuntutan kami, diantaranya pencairan dana Bantuan langsung tunas (BLT) dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak kunjung dibayarkan, menuntut gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), karena saat ini gaji kami cuma Rp1,6 juta dan meminta agar diberikan libur kerja saat lebaran selama dua hari tanpa dipotong gaji.”terangnya.

Setelah mengelar aksi beberapa menit, dan  Bupati Aceh Utara tidak berada di kawasan itu, sehingga pendemo tersebut disambut oleh Asisten 1 Setdakab Aceh Utara Dayan Albar. Setelah pertemuan tersebut, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib meskipun merasa kecewa tidak jumpa langsung dengan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib.

Sementara itu, Asisten 1 Setdakab Aceh Utara Dayan Albar mengatakan  terkait beberapa tuntutan para petugas kebersihan, diantaranya terkait BLT yang ada di program BPJS Ketenagakerjaan, yang  menurut ptugas kebersihan belum cair.

"Pemerintah bersama DLHK, semua petugas kebersihan sudah dimasukkan dalam program BPJS,Supaya mereka terlindungi, sehingga ketika ada kecelakaan, akan ditanggung pihak BPJS Ketenagakerjaan,"kata Dayan Albar.

Terkait masalah itu, telah memanggil Pihak BPJS ketenagakerjaan untuk meminta kejelasan, pihak BPJS ketenagakerjaan menjelaskan, tugas mereka hanya mendata dan meminta nomor rekening, namun saat pengiriman ke pusat tidak ada kendala,  Namun belum diketahui apakah ada kesalahan nama dan nomor rekening, karena  belum menerima informasi dari pusat terkait persoalan tersebut.

"Kita telah meminta supaya dapat meng kroscek kembali apa yang kendala sehingga mereka belum menerima BLT, semen terkait UMR, pihaknya di 2019 ini sudah mencoba mengajukan sesuai UMP, namun karena kondisi keuangan pemerintah daerah juga tidak cukup besar, sehingga belum dapat direalisasikan,"pungkasnya,

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00