Pemkab Aceh Utara Menunggak Rekening Listrik Capai Rp 1,2 Miliar

KBRN, Aceh Utara: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, menunggak tagihan rekening listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh UP3 Lhokseumawe sebesar Rp1.2 miliar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, menyebutkan pihaknya sudah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pihak PLN untuk melakukan penagihan yang akan dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Kita selaku p Penerima Kuasa Substitusi melalui JPN, sebelumnya telah meneken kerjasama (MoU) akan membantu  PT. PLN menagih tunggakan pembayaran rekening listrik dari Pemerintah Aceh Utara,“ kata Pipuk Firman, Rabu (05/8/2020).

Pipuk merincikan jumlah tunggakan listrik yang belum dibayar Pemerintah Aceh Utara selama tiga bulan terakhir sebesar, Rp 1.222.868.907, terbesar di Kantor Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe, Rp1.102.316.514, disusul kantor Bupati Baru di Lhoksukon, Rp 46.000.632.

“Selain itu tunggakan itu terjadi dikantor DLHKP Rp 6.136.688, Kantor Keuchik Tanjong DR, Rp 163.625,  Kantor BPBD Aceh Utara, Rp 10,890.414, Kantor IPLT DLHK, Rp 2.732.534, Rumah Sakit Pratama Rp 42.588.000, dan Instalasi Farmasi Kesehatan Rp 12.040.500,” rincinya.

Disebutkan, dari sejumlah kantor pemerintah yang menunggak pembayaran lisrik , untuk tahap awal telah megundang Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, Amir Hamzah  dan sudah membuat surat pernyataan akan membayar tunggakan dengan jangka waktu satu bulan kedepan.

“Sedangkan sejumlah kantor pemerintah lainnya, sudah membuat undangan  termasuk Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib untuk bisa hadir ke Kantor Jaksa, dan akan melakukan negosiasi dengan mereka kesanggupan melunasi pembayaran listrik, Padahal sebelumnya pihak PT PLN sudah melakukan penagihan,Namun tidak dilunasi,” terangnya.

Ditambahkan, Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Aceh (UIW) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lhokseumawe, Heru Eriady  telah memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan untuk melakukan penagihan tunggakan itu, sehingga menunjukkan tiga JPN  yaitu Simon, Erning Kosasih, dan Muliadi.

“Padahal untuk pembayaran listrik sudah dianggarkan setiap tahun, kita akan telusuri kenapa bisa menunggak, dan  tidak ada alasan untuk tidak membayar, seharusnya pemerintah bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya, bukan malah seperti ini," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00