200 Kios dan Lapak Lenyap, BPBD Masih Mendata, Polres Pasang Police Line

KBRN, Lhokseumawe: Aparat Kepolisian dari Mapolres Lhokseumawe, Kamis (09/07/2020) dikerahkan ke lokasi kebakaran Pasar Inpres, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Mapolres Lhokseumawe telah mempolice line lokasi kejadian sembari melakukan pendataan jumlah bangunan dan lapak pedagang yang terbakar.

Sementara petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) masih melakukan proses pendinginan dari sisa-sisa barang yang terbakar karena masih mengeluarkan kepulan asap. 

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto, S.IK , melalui Kasubbag Humas, Salman Alfarisi, kepada RRI, menyampaikan, kebakaran pertama kali diketahui oleh Nurhalimah (51).

Dari kesaksian Nurhalimah kepada polisi, Api pertama sekali terlihat dari kios milik Hasanuddin (35). Dia adalah seorang pedagang Bawang di pasar Inpres Lhokseumawe.

Selanjutnya dengan seketika saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar hingga warga kemudian menghubungi petugas Damkar.

"Ada sekitar 200 unit bangunan didalam pasar terbakar", ujar Salman seraya menambahkan.

Sebanyak 20 unit Armada Damkar milik Pemerintah Kota (Pemko), Damkar PT PIM, Damkar PAG, serta Damkar milik Pemkab Aceh Utara sempat dikerahkan untuk memadamkan dahsyatnya kobaran api pada tengah malam itu. Api kemudian berhasil dipadamkan pukul 04.15 WIB. 

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara kobaran api diduga berasal dari Konsletting Listrik", Demikian kadubbag Humas Polres Lhokseumawe, Salman Alfarisi.

Sementara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe, yang dihubungi RRI, juga sudah menurunkan timnya ke lokasi kebakaran.

"Untuk sementara informasi dari masyarakat sekitar, masih menduga dari aliran listrik", ujar Kalaksa BPBD Kota Lhokseumawe, Hanirwansyah, melalui Kabid Logistik dan Kedaruratan, Ridwan Puteh.

Diakuinya lagi, baru-baru ini Walikota memiliki rencana untuk menertibkan lapak-lapak liar dan kumuh di kawasan pasar inpres tersebut.

"Kita hanya tangani keadaan daruratnya. Untuk selanjutnya menjadi kewenangan Pemko bersama dinas instansi terkait dalam hal ini Disperindagkop. Apakah relokasi atau rehab kembali", pungkas Ridwan Puteh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00