RDP Dengan PDAM, Komisi III DPRK Aceh Utara Inginkan Pencabutan Subsidi Perusahaan

KBRN, Lhokseumawe : Komisi III DPRK Aceh Utara, melakukan rapat dengar pendapat (RDP)  lanjutan dengan Perusahan daerah air minum (PDAM )Tirta Mon Pase, Dalam rangka memacu kemandirian PDAM sebagai perusahaan daerah penyedia air layak minum kepada masyarakat. RDP tersebut diadakan di ruang Panleg DPRK  setempat, kamis (26/6/2020).

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara,  Razali Abu dalam rapat tersebut meminta kepada PDAM untuk bisa melepas diri dari ketergantungan subsidi dari APBK Aceh Utara dan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Di usianya yang sudah 30 Tahun PDAM Tirta mon pase, seharusnya sudah mampu melayani sebanyak 26.164 Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan 4.763 sambungan rumah tangga di wilayah kota Lhokseumawe, “terang Razali Abu.

Seiring perjalanan waktu  Razali Abu menekankan kepada Diretur Utama PDAM untuk memprioritaskan pelayanan sambungan baru di sejumlah kecamatan  wilayah kabupaten Aceh Utara yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami mengapresiasi kinerja Dirut PDAM Tirta Mon Pase Zainuddin Rasyid yang sudah mampu membenahi manajemen dan meningkatkan kinerja karyawan sehingga tahun anggaran 2021 nanti PDAM Tirta Mon Pase tidak lagi memerlukan subsidi dari pemerintah daerah sebagaimana disampaikannya, “katanya.

Sementara sekretaris Komisi III Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P menyebutkan dibawah kepemimpinan Zainuddin Rasyid PDAM Tirta Mon Pase sudah menuju kearah yang lebih baik, dan dirinya sangat mengapresiasi pernyataan Dirut PDAM, bahwa tahun 2021 PDAM tidak lagi memerlukan subsidi pemerintah daerah, dengan 464.000 meter kubik per bulan air yang di jual ke pelanggan yang berjumlah 30.927 SR di wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe .

“dengan kondisi seperti ini tentunya pemerintah daerah bisa menggantungkan harapan lebih kepada PDAM untuk tidak hanya sekedar bisa menghidupi operasional PDAM tetapi juga bisa menghasilkan Deviden untuk penambahan PAD Aceh Utara. “tambahnya

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menekankan Badan Pengawas untuk bisa berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk PDAM, sehingga aset daerah bisa dikelola lebih frofesional dalam melayani masyarakat Aceh Utara.

“kami juga meminta kepada PDAM untuk bisa berkoordinasi secara intens dengan dinas terkait lainnya untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat penggalian perbaikan pipa PDAM yang selama ini membahayakan para pengguna jalan,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00