Desa Mongal Aceh Tengah Tolak Kehadiran Koperasi Ilegal

Kepala desa Kampung Mongal Kecamatan Bebesan Aceh Tengag di hadapan H Sudirman menolak Kehadiran Koperasi Ilegal

KBRN, Aceh Tengah : Dianggap telah banyak menyeret masyarakat dalam keterpurukan ekonomi dan semakin meluasnya korban jatuh dan terjebak ke dalam bank keliling/Koperasi Simpan Pinjam atau rentenir berkedok koperasi.

Perangkat Desa Kampung Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (19/10/2021). menolak tegas kehadiran rentenir berkedok koperasi yang selama ini melakukan operasi di kawasannya dan tidak mengantongi izin yang sah atau illegal.

Penolakan itu  kehadiran koperasi di kampungnya menindak lanjuti hasil advokasi dan temuan anggota Komite IV DPD RI asal Aceh H Sudirman sapaan Haji Uma, mendapatkan kantor rentenir berkedok koperasi yang tidak mengantongi izin yang sah atau ilegal di desa itu,

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Reje (Keuchik) Kampung Mongal, Mulyadi yang disetujui ketua RGM setempat, Agustian dan dan disaksikan anggota DPD RI Aceh H Sudirman (Haji Uma) nomor 143/397/MHL/X/2021,tentang penutupan usaha koperasi simpan pinjam di Kampung Mongal.

Surat penolakan itu berisi sebagai berikut:

1.Dengan mempedomani Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Syariah.

2 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kampung Mongal Kecamatan Bebesen     Kabupaten Aceh Tengah menghimbau dan meminta kepada Para Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam yang berkantor di Wilayah Kampung Mongal Kecamatan Bebesen untuk menghentikan Kegiatannya sampai dengan diterbitkannya legalitas resmi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM .

3. Demikianlah Surat Edaran ini Kami sampaikan untuk dijalankan sebagaimana mestinya atas perhatian kami ucapkan Terima Kasih.

Sementara anggota DPD RI Haji Uma menyebutkan surat edaran yang dikeluarkan perangkat desa Kampung Mongal setelah mengetahui bahwa rentenir berkedok koperasi tidak memiliki izin atau legalitas pasca dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu  .

“Saya sudah meminta kepada perangkat desa dan masyarakat agar tidak terjerat rayuan rentenir yang datang dengan santun menawarkan kemudahan uang pinjaman/utang, tetapi mencekik dengan bunga tinggi saat mengembalikan hutang.”kata Haji Uma, Kamis (21/10/2021).

Menurutnya, praktek rentenir ini  jelas sudah melanggar Undang-undang tentang koperasi dan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam qanun itu jelas sudah mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

“Selama ini mereka tidak melakukan pola-pola ekonomi syariah mudharabah atau bagi hasil, Ini sangat menodai undang-undang tentang syariah. Maka rentenir berkedok koperasi ini, harus segera ditertibkan oleh pihak terkait, karena praktek-praktek ekonomi keuangan seperti itu tentu tidak ada efek sedikitpun untuk kemajuan atau kontribusi ke daerah,pintanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00