Pembangunan Lapangan Tembak Diprotes

Ilustrasi

KBRN, Lhokseumawe: Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR) memprotes rencana Pemko Lhokseumawe membangun lapangan tembak untuk Polres Lhokseumawe tahun ini dengan nilai anggaran Rp 227 juta lebih.

Kegiatan tersebut dinilai tidak tepat disaat kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi perekonomian masyarakat kota semakin terpuruk.

Ditambah instansi kepolisian merupakan kewenangan pusat termasuk soal penyediaan sarana dan prasarana.

“Rencana pembangunan lapangan tembak untuk Polres Lhokseumawe dari anggaran APBK 2021 kurang tepat, karena instansi tersebut kewenangan pusat dan yang bertanggungjawab atas segala sarana dan pra sarana, bukan malah dibebankan pada kas daerah,” kata Nanda Rizki ketua SMUR Lhokseumawe dan Aceh Utara, dalam press realeasnya Senin (25/7/2021).

Kata Nanda, idealnya dana tersebut harus diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang sedang  kesulitan ekonomi atau bagi masyarakat yang sangat terdampak terhadap pemberlakukan PPKM di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data yang diperoleh SMUR dari situs LPSE Kota Lhokseumawe, sudah ada 12 perusahaan yang sudah mendaftar dalam rancangan pembangunan lapangan tembak tersebut  dengan anggaran yang diplot Rp  227.190.000.

Sepengetahuan pihaknya berdasarkan undang-undang pengadaan barang dan jasa yang dibolehkan adalah pembangunan diatas tanah Pemko Lhokseumawe, tujuannya agar bisa diakses oleh publik. Itupun jika publik Kota Lhokseumawe membutuhkan lapangan tembak.

“Tapi yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini periuk nasi tetap terisi. Rencana ini menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak bisa melihat kondisi objektif  masyarakatnya,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00