Peserta JKN-KIS Pegawai Swasta Di Aceh Utara Naik Signifikan

KBRN, Lhokseumawe : Melewati satu semester kinerja di tahun 2020, kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) atau peserta pegawai swasta di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan sebanyak 1.671 jiwa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Manna, pada paparannya dalam pertemuan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Semester II tingkat Kab. Aceh Utara bersama dengan Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Selasa (11/08/20) siang tadi di Lhokseumawe.

Dalam forum, Manna juga menyampaikan bahwa hampir 90% masyarakat peserta JKN-KIS wilayah Kabupaten Aceh Utara terdaftar pada segmen PD (Penduduk yang Didaftarkan) Pemda Provinsi Aceh maupun Pemerintah Pusat.  Sedangkan untuk segmen pekerja swasta terdaftar sebanyak 2% dari total seluruh jumlah peserta Program JKN-KIS wilayah Kab, Aceh Utara yang mencapai 593.043 jiwa .

“Memang mayoritas pesertanya JKA (PD Pemda Provinsi Aceh), namun berkat sinergi penegakan kepatuhan bersama dengan Kejari dan Wasnaker selama ini, maka jumlah pekerja swasta kita mengalami peningkatan yang lumayan signifikan sekitar 21.7% dari dari total 9.372 jiwa pekerja terdaftar,” papar Manna dalam forum yang turut dihadiri oleh DPM-Transnaker setempat .

Lebih lanjut Manna mengatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan, saat ini masih ada badan usaha yang belum patuh mendaftarkan para pekerjanya meskipun sudah dilakukan kunjungan langsung bersama wasnaker. “Untuk itu kami akan minta bantuan Kejari Aceh Utara untuk menindaklanjutinya melalui SKK,” kata Manna.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi mengatakan bahwa pihaknya sangat siap untuk membantu proses pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap Program JKN-KIS di wilayahnya. Pihaknya pun menyampaikan dukungan penuh untuk pelaksanaan Program JKN-KIS yang berkualitas di wilayah Aceh Utara.

“Jadi yang sekira tidak patuh tadi, pelaporan data pekerja yang sekiranya tidak masuk akal atau bermasalah bisa diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara untuk bisa kita undang, lakukan negosiasi dan mediasi,” tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00