Terkait Klaim 4 Pulau di Aceh Masuk Sumut, Haji Uma Surati Mendagri

H Sudirman

KBRN, Aceh Utara : Menyikapi masuknya 4 pulau wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh kedalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumatera Utara.

H. Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma anggota komite IV DPD RI asal Aceh menyurati Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI, karena keberatan terhadap 4 pulau di Aceh Singkil masuk kedalam wilayah Sumatera Utara. 

Surat bernomor 32/10.1/B-01/DPDRI/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 disampaikan Haji Uma kepada Mendagri yang secara tegas menyatakan keberatan terhadap penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, tanggal 14 Februari 2022.

Dalam surat itu Haji Uma meminta Mendagri untuk membatalkan dan mencabut Keputusan tersebut dan menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah Aceh dengan Sumatera Utara dengan seadil-adilnya

“Saya secara tegas menyatakan keberatan terhadap Keputusan tersebut dan meminta Mendagri untuk mencabut dan membatalkan keputusan nomor 050-145, karena keputusan tersebut merugikan Aceh” tegas Haji Uma, Selasa (24/5/2022).

Selain menyurati Menteri Keuangan RI sebagai salah satu mitra kerjanya di Komite IV DPD RI, Haji Uma meminta Menteri Keuangan untuk tidak menganggarkan dan/atau membatalkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 4 pulau di Aceh Singkil yang masuk kedalam wilayah Sumatera Utara, sebelum permasalahan sengketa wilayah terselesaikan.

“Pada 9 november 2018 lalu. Saya juga telah meminta Kemendagri agar tidak asal menyetujui permintaan Provinsi Sumatera Utara terhadap empat pulau di wilayah Aceh Singkil Provinsi Aceh. Empat pulau itu yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil ke dalam wilayah Tapanuli Tengah Sumatera Utara."terangnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar