DPRK Aceh Utara Desak Pemkab Melakukan Pendataan Aset di Lhokseumawe

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu (foto/FUL)

KBRN, Aceh Utara :  Komisi III DPRK Aceh Utara, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera melakukan pembenahan basis data aset, perbaikan upaya pengelolaan aset, dan peningkatan jumlah sertifikasi aset baik yang masih berada di wilayah kota Lhokseumawe  dan Aceh Utara.

Ketua Komisi III DPRK Aceh Utara, Razali Abu didampingi Sekretaris Komisi III, Jufri Sulaiman mengatakan,Pemkab Aceh Utara untuk segera melakukan penertiban dan pemulihan aset daerah yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Kepala bidang (Kabid) Aset daerah untuk meminta data aset yang belum tersertifikasi di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, sehingga mengetahui aset  apa saja yang milik Aceh Utara.”kata Razali Abu, Selasa (22/6/2021).

Selain itu. Razali Abu, meminta kepada Kabid aset daerah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi sehingga bisa dilakukan penganggaran dalam APBK-P 2021.Jika perlu untuk membuat perjanjian kerjasama dengan BPN dalam rangka mempercepat proses sertifikasi untuk segera ditindak lanjuti.

“Jika dalam upaya penertiban aset  diperlukan pertimbangan hukum dan tindakan hukum harus segera ditindak lanjuti serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Aceh Utara dalam upaya penertiban maupun pemulihan asset, karena manajemen aset daerah yang tertib akan bisa memacu optimalisasi PAD yang selama ini semakin krisis akibat refocusing anggaran dalam penanganan pandemi Covid 19.”pungkasnya

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00