Jurnalis Perempuan NTT Menyerukan, Stop Kekerasan Terhadap Perempuan

KBRN, Kupang : Sejumlah Jurnalis Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerukan gerakan bersama pemenuhan hak asasi perempuan tanpa kekerasan, karena komisi nasional perempuan mencatat di Indonesia perempuan rentan mengalami kekerasan.

Seruan tersebut terkuak dalam  sosialisasi dan diskusi bersama sejumlah tokok dan aktivis perlindungan dan perjuangan hak-hak perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur yang digelar oleh para Jurnaslis Perempuan Nusa Tenggara Timur, dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November 2021 mengusung tema, “pemenuhan hak asasi perempuan tanpa kekerasan dan sub tema, yang melahirkan peradaban tidak pantas dilecehkan di Aula DPD Perwakilan NTT, Senin (22/11/2021).

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Chintia Pella, para Jurnalis khususnya (jurnalis perempuan) di NTT sering menemukan banyak fenomena kekerasan yang dialami perempuan dan anak seperti eksplotasi dan diskriminasi.

Oleh karena itu mereka berinisiatif melakukan sebuah gerakan bersama menyerukan anti kekerasan terhadap perempuan, dengan menghadirkan peserta dari berbagai kalangan seperti, pelajar SMA dan SMK, Mahasiswa/i Tenaga Kerja, tokoh Lintas Agama, dan Jurnalis Perempuan di Kota Kupang, yang nantinya menjadi perpanjangan tangan dan pembela kekerasan terhadap perempuan di Lingkungannya.

Menurut Chintia, walaupun sekedar sebuah diskusi, namun panitia sangat mengharapkan ada makna positif yang dipetik dan akan berdampak pada gerekan tanpa henti penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak di NTT.

“Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini bertujuan untuk mendorong pemerintah dan elemen terkait agar bersama-sama terus bergerak memperjuangkan hak-hak perempuan, serta menghargai harkat dan martabat perempuan. Perempuan harus dijadikan subyek pembangunan dan bukan menjadi obyek eksploitasi untuk kepentingan segelintir orang,” harap Chintia.

“Tujuan sosialisasi dan diskusi ini juga adalah sebagai ajang menyatukan pemahaman bersama tentang apa itu kekerasan terhadap kaum perempuan. Dan tujuan lainnya adalah agar dapat mengetahui hak dan kwajiban insane perempuan dalam mengisi proses pembangunan,” ujarnya lebih lanjut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dra. Margarita Boekan mengatakan, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan berakar pada beragam penyebab masalah yang kompleks dan beragam, serta terus berkembang.

“Dampak utama dan kerugian yang dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan berupa, gangguan kesehatan cacat fisik dan mental, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, adanya kematian dan mengalami gangguan mental dan trauma berat. Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Margaritha.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mencatat, data kekerasan terhadap perempuan dan anak lima tahun terakhir terus meningkat.

Pada 2017 terdapat 780 kasus. Dari jumlah tersebut 258 kasusu diantaranya adalah kekerasan seksual.

Pada  2018 dari total 425 kasus, 149 kasus adalah kekerasan seksual.  Sedangkan pada 2019 dari total 281 kasus yang dilaporkan sebanyak 166 adalah kekerasan seksual.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 648 kasus dengan 207 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Sementara itu, data per-November 2021 menunjukan tercatat ada 585 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT dengan 208 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual.

Pantauan RRI, diskusi tersebut diawali dengan pemeriksaan kesehatan gratis kepada semua peserta oleh petugas medas dari Klinik King Care Kupang pemberian pin anti kekerasan perempuan. (at)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar