Pemerintah Menyegel 64 Perusahaan Terkait Karhutla, 20 Diantaranya Perusahaan Asing

KBRN, Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) LHK Rasio Ridho Sani telah menyegel 64 perusahaan, 20 diantaranya merupakan perusahaan asing yang sebagian besar berasal dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. 

"Bagi kami subjek hukumnya baik PMA (Perusahaan Modal Asing) atau PMDN (Perusahaan Modal Dalam Negeri) itu sama. Dari 64 perusahaan yang disegel, 20 perusahaan asing sebagian besar dari Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Pemimpin perusahaan PMDN juga ada yg berkewarganegaraan asing," ujar Dirjen Gakkum LHK Rasio Ridho Sani saat melangsungkan acara jumpa pers di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (1/10/2019). 

Dalam penanganan karhutla, pemerintah telah melakukan penegakan hukum melalui tiga instrumen. Pertama, melalui sanksi administratif berupa teguran secara tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan serta pembekuan izin perusahaan. Jika perusahaan tidak mematuhi sanksi tersebut maka kami akan melakukab tindakan hukum pidana. 

"Sudah ada 1 kasus yaitu PT Kaswari Unggul, di lokasi itu terbakar," lanjutnya. 

Sanksi lain yang perlu dilakukan perusahaan adalah melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan khususnya berkaitan dengan pencegahan karhutla.

Langkah kedua yang dilakukan penegakkan hukum LHK melalui gugatan perdata berupa ganti rugi kerusakan dan pemulihan lahan gambut yang telah terbakar. Sejauh ini, terdapat 17 perusahaan kasus karhutla yang telah ditindak hukum perdata. Dari 17 gugatan perdata 9 yang sudah inkrah. Jumlah ganti rugi dari 9 perusahaan yang telah ditetapkan senilai Rp. 3,5 triliun. Namun, sampai saat ini jumlah yang baru terkumpul sebesar  Rp. 78 miliar yang telah disetorkan ke negara. 

"Dari 17 yang kami gugat, 9 yg sudah inkrah. Yang sudah inkrah dengan nilai 3.15 triliun.  Baru 78 miliar yg bisa kami dapatkan dan kirim ke rekening PNBP atau penerimaan negara bukan pajak," jelas Rasio. 

Terakhir, upaya penegakan hukum melalui gugatan pidana. Pemerintah telah menetapkan 8 perusahaan kasus karhutla yakni PT. SKM, PT. ABP, PT. AER, PT. KS, PT. IFP, PT. IGP, PT. AUS, dan PT. NPC. Kedelapan perusahaan tersebut semuanya berada di Pulau Kalimantan. Perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka akan menjalani proses hukum minimal 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Atau dikenakan denda minimal 3 miliar rupiah dan maksimal 12 miliar rupiah. Jika perusahaan tidak mematuhi hukum yang berlaku maka akan diberikan hukum pidana tambahan.  

"Tahun 2019 ini, ada 8 kasus yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemungkinan akan bertambah lagi," tutur Rasio. 

Rasio menambahkan, pemerintah sedang dan akan terus mengupayakan proses-proses percepatan eksekusi perusahaan yang telah disegel. Karena dampak kebakaran hutan dan lahan merupakakan kejahatan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem hutan, ekonomi, serta luas secara wilayah (transboundary). 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00